Medan, Rata News.id :
Dinilai gagal menjembatani persoalan hak-hak pensiunan dengan Direksi PTPN I SupportingCo dan PTPN IV Palmco, Ketua Umum PB Persatuan Purnakaryawan Perkebunan Republik Indonesia (P3RI) H. Selamat Poerwadi dan Ketua Umum DPN Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN) Drs. H. Serta Ginting, diminta mundur dari singgasananya.
Hal ini mengemuka dalam perbincangan para pensiunan bersikap kritis, menyikapi kondisi yang ada, karena dinilai kedua organisasi pensiunan tersebut, hanya menjadi penyambung lidah direksi. Rasa kecewa tersebut terkait berlarutnya penyelesaian pembayaran uang beras yang tak kunjung menemukan titik terang.
Walau para punggawa kedua organisasi tersebut selalu mengklaim, bahwa mereka telah berbuat dan berjuang untuk membela kepentingan pensiunan, namun hasilnya jauh dari memuaskan. “Malah ada pengurus teras DPN FKPPN selalu bangga menyebutkan dirinya sebagai pendiri organisasi FKPPN dan telah berjuang tanpa pamrih,” sebut beberapa pensiunan, yang juga ikut melahirkan FKPPN, sembari mengingatkan, bahwa mereka lupa telah menikmati BOP ratusan juta setiap tahunnya. Tak ada makan siang yang gratis.
Penilaian para pensiunan yang kritis ini, didasari dengan berbagai persoalan menimpa purnakarya perkebunan, karena hak-haknya belum dibayarkan Direksi PTPN I SupportingCo dan IV Palmco. Sehingga ketika memasuki masa pensiun, mereka mengalami kesulitan hidup, karena uang SHT tak kunjung diterima. “Padahal kalau ada uang SHT bisa untuk usaha,” keluh beberapa pensiunan eks PTPN VIII Jawa Barat, ketika habis masa kerja masih punya tanggungan anak yang sekolah SMA dan kuliah.
Para pensiunan tidak menampik, telah ada upaya dilakukan kedua organisasi pensiunan penerima dana bantuan perusahaan berupa Biaya Operasional Perkumpulan (BOP), sekitar Rp. 1,92 Milyar pertahun, namun hasilnya tidak tuntas.
Disampaikan pensiunan, sampai saat ini, hak-hak pensiunan karyawan Eks PTPN II Tanjungmorawa (sekarang PTPN I SupportingCo Regional I), belum kelar, terkait pengosongan rumah dinas, uang penghargaan jubilaris, uang beras yang sudah lama distop dan lainnya. Bahkan sekarang kasusnya telah bergulir di Pengadilan Negeri Medan.
Demikian juga dengan hak-hak pensiunan karyawan Eks PTPN VIII (sekarang PTPN I SupportingCo Regional 2) Jawa Barat, terkait belum dibayar tuntas uang Santunan Hari Tua, Uang Jubilaris, Uang Pengosongan Rumah Dinas, uang kemalangan, sudah berjalan selama 5 tahun, nilainya berkisar Rp. 400 an milyar. Juga hak pensiunan di Eks PTPN IX Jateng dan Eks PTPN XIV Sulawesi Selatan, belum selesai juga.
Selain itu, PTPN juga belum memenuhi kewajiban membayarkan kekurangan iuran pensiunan ke Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun), nilainya cukup besar berkisar Rp. 1 T. Masalah Perhitungan Dasar Pensiun (PhDP) juga tak tersentuh untuk ditinjau, sesuai kebutuhan hidup layak pensiunan. Sementara pensiunan PNS, yang dananya dikelola Taspen, setiap tahunnya selalu naik. Masih banyak pensiunan karyawan perkebunan bergaji dibawah Rp. 500 ribu perbulan.
Dan persoalan pensiunan karyawan pelaksana yang masih menghangat saat ini, adalah belum dibayarnya uang beras pensiunan karyawan pelaksana Eks PTPN III dan IV Medan, V Pekanbaru dan VI Jambi, selama 8 bulan, dari Bulan September 2025 hingga April 2026. Selain itu, janji dibayar tebas, juga tak jelas arahnya.
Seorang pensiunan, Tumiran, pengurus organisasi P3RI pernah menyampaikan, bahwa masalah uang beras masih dalam proses, Minggu ketiga April manajemen akan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, agar pemberian uang beras tidak bermasalah dikemudian hari. Kemudian Minggu keempat April akan ada sosialisasi. Tapi semuanya cuma cerita belaka.
Ketua Cabang P3RI Regional I Medan H. Ngadi, SE, QIA, ketika dikonfirmasi menyatakan bahwa pihaknya tetap intens berkomunikasi dengan manajemen PTPN. “Kami tetap suarakan keresahan dan kegundahan para pensiunan pada manajemen, namun belum ada keputusan yang pasti,” ujarnya.
Sedang dari FKPPN, Sugino, yang mengaku Plt. Ketua DPD FKPPN Batubara dalam postingannya di Facebook menuliskan, bahwa akan ada panjar uang beras sebesar Rp. 1,5 juta dipertengahan Bulan April 2026. Juga jonk.
Ketika dikonfirmasi wartawan Rata News.id via handphone, Sugino mengatakan, memang ada menyatakan bakal ada pembayaran panjar uang beras. “Selesai acara sosialisasi Akbar, kami mengadakan rapat kecil. Dalam rapat tersebut, kami mengusulkan kepada pengurus DPN FKPPN, agar meminta panjar ke Direksi berkisar Rp. 1-1,5 juta dibayar di Bulan April dan pengurus nelpon ke Jakarta,” jelas Sugino. Tapi tidak mendapat tanggapan direksi.
Menyikapi berbagai persoalan terkait hak-hak pensiunan yang dikangkangi Direksi PTPN I SupportingCo dan PTPN IV Palmco, para pensiunan menilai bahwa organisasi pensiunan P3RI dan FKPPN, tidak mampu membawa misi organisasi untuk mensejahterakan pensiunan melawan oligarki pimpinan perusahaan, yang saat ini sangat feodal dan tidak ada hati nurani.
*Dianggap sebelah mata*
Jadi, kata para pensiunan, Petinggi PB P3RI dan DPN FKPPN jangan meng-eksploitasi pensiunan, untuk keuntungan kelompok, tanpa memedulikan keadilan atau kompensasi yang layak untuk pensiunan. Mereka hanya menikmati uang BOP, akomodasi perjalanan dan kenikmatan lainnya.
Padahal dalam situasi tersebut, mereka dipandang sebelah mata oleh Direksi. “Selain menganggap enteng dan sebelah mata pada organisasi pensiunan, Direksi juga anggap remeh dengan aksi unjukrasa pensiunan di Kantor Pusat Regional 2 Medan. Mereka berjanji akan menerima perwakilan unjukrasa, tapi dibatalkan secara sepihak tanpa ada waktu pengganti,” ucap perwakilan unjukrasa, seraya menyebutkan dengan tegas, bakal ada aksi susulan unjukrasa besar-besaran, jika sampai akhir Mei uang beras tidak dibayar.
Selain persoalan itu, sebagai contoh, sebut beberapa pensiunan, Ketum PB P3RI Selamat Poerwadi yang merupakan anggota Dewan Pengawas Dapenbun, kiprahnya tidak kelihatan mewarnai perjalanan Dapenbun. Padahal, setiap triwulan P3RI dan FKPPN diundang dalam acara rapat kinerja Dapenbun, namun hasilnya tak ada. Paling, ada yang sedikit bersuara keras, tapi kebanyakan dibatasi, habis rapat terima amplop, semua percakapan dianggap selesai. Makanya, gaji pensiunan tak pernah naik, karena tak ada yang bicara ngotot.
Dana para pensiunan yang di investasikan Dapenbun, sampai sekarang tidak pernah dibuka ke publik, bagaimana perkembangannya. “Jangan uang hasil investasi, habis cuma untuk operasional Dapenbun dan Dewas saja, tak ada yang dinikmati pensiunan. Perlu dilakukan audit investigasi terhadap Dapenbun, agar seluruh pensiunan tau,” tegas seorang pensiunan enggan disebut namanya.
DPN FKPPN juga selama ini sibuk dengan urusannya sendiri, seperti bekerjasama dengan operator besar supermarket, mencari pemasukan lewat koperasi (KPNJ), mencari celah bisa duduk sebagai Dewas atau di komite audit. Kesemua aktifitasnya itu, selalu dilabeli demi peningkatan kesejahteraan pensiunan. “Tapi pensiunan yang ada dikepengurusan organisasi itu aja,” ucap mereka.
Terkait dengan berbagai persoalan dialami para pensiunan, yang hak-haknya dikangkangi Manajemen Perusahaan Perkebunan Nusantara, tanpa ada kepastian penyelesaiannya, para pensiunan mendesak agar Ketum PB P3RI dan DPN FKPPN, segera mengundurkan diri dan Direksi mencabut pemberian Dana BOP yang cukup besar tersebut.
Kedua organisasi pensiunan tersebut hanya ber-retorika saja, tanpa punya kejelasan dari hasil perjuangannya untuk pensiunan. Para pensiunan sudah bosan dan muak, atas sikap organisasi pensiunan yang hanya bisa mengikuti alur kemauan direksi. “Seharusnya mereka bisa memaksa dan menekan direksi, agar segera membayarkan kewajibannya tanpa dicicil-cicil dan berjanji-janji,” ujar beberapa pensiunan, sembari meminta kedua pimpinan organisasi mundur dan secara berani minta Dana BOP distop.
Ketum DPP KP3N H. Zulkifli Barus, menyikapi keresahan para pensiunan atas kiprah kedua organisasi pensiunan yang upayanya tak maksimal itu, cukup memakluminya. “Bagaimana mereka bisa memaksa direksi, bisa gak cair Dana BOP nya. Seharusnya, kalau direksi main-main dengan janjinya, mereka bisa bawa persoalan ini ke DPR RI atau Bos Danantara, biar cepat tuntas,” papar Barus, sembari menyebutkan seharusnya mereka malu kepada pensiunan, karena tak ada hasil memuaskan, mengatasnamakan pensiunan bisa dapat BOP. (02.RN/sty).
