Pekanbaru, Ratanews.id
Peserta Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-2 FKPPN meminta Ketua Umum DPN FKPPN Drs. H. N. Serta Ginting mendesak Meneg BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama Holding Perkebunan PTPN III Mohammad Abdul Ghani, agar segera menyelesaikan pembayaran hak-hak pensiunan Ex PTPN II, VIII, IX dan XIV secepatnya, serta menaikkan Gaji Pensiun/Manfaat Pensiun yang sudah puluhan tahun tak ada perubahan, bahkan ada yang sudah 23 tahun, seperti pensiunan Ex. PTPN II Tanjung Morawa.
Sementara itu, 50 ribu Pensiunan Ex PTPN III dan IV siap menggrudug Kantor PTPN III Holding Perkebunan Nusantara di Jakarta, jika uang beras yang selama bertahun-tahun telah mereka terima akan dihapuskan.
“Kami siap mati, untuk mempertahankan hak kami, jika isu akan dihapusnya uang beras oleh Direksi Holding Perkebunan Nusantara benar-benar diberlakukan,” ucap puluhan pensiunan, seraya menyatakan jangan sesuatu yang sudah dinikmati akan dihapus begitu saja.
Pernyataan sikap ini disampaikan peserta Rapimnas dari DPW FKPPN Ex PTPN VIII (sekarang PTPN I Supportingco Regional 2) Jabar-Banten. “Kami butuh makan dan biaya hidup selama menjalani pensiun, untuk buka usaha, sekolah anak, pernikahan anak dan lainnya. Kalau tidak segera dibayarkan Santunan Hari Tua dan yang lainnya, kami siap melakukan longmarch ke Jakarta atau kemanapun,” ujar salah seorang peserta dari Ex PTPN VIII Jabar-Banten, dengan nada emosional dan tekanan batin yang mendalam akibat kebutuhan hidup yang sangat mendesak.
Menurut Ketua DPW FKPPN Provinsi Jawa Barat-Banten RHOC Hidayat, saat ini 4621 orang pensiunan Ex PTPN VIII Jabar-Banten menunggu dibayarkannya Santunan Hari Tua, Uang Jubelium, Uang Pengosongan rumah, Uang Cuti dan Uang kematian, dengan nilai Rp. 321 Milyar. “Penantian ini sudah sejak Tahun 2020, sampai sekarang belum juga tuntas. Kami harap Dirut PTPN III Holding Perkebunan Nusantara segera membayarkannya, bila perlu uangnya diambil dari Deviden atau laba perusahaan lainnya,” ucap perwakilan DPW FKPPN Jabar-Banten dengan nada tinggi.
Rapimnas ke-2 Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN), yang dilaksanakan DPN FKPPN, digelar Rabu (14/5/2025) di Aula Anggerek PTPN V sekarang PTPN IV Palmco Regional 3 Pekanbaru, dibuka langsung oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan RI (PCO) Ricky HS Tamba, berlangsung sukses dan lancar, dengan acara pembukaan menampilkan dara-dara Melayu Provinsi Riau lemah gemulai, menampilkan tari persembahan, sebagai bentuk penghormatan menyambut kedatangan tamu undangan.
Pernyataan keras dilontarkan hampir seluruh Ketua DPW FKPPN, pada saat menyampaikan sikap dan aspirasi seluruh Purnakarya, pada Forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-2 FKPPN yang di pimpin oleh Pimpinan Sidang dari Pengurus DPN FKPPN H. Suhartoyo didampingi Syafri Cahyono dan H. Tengku Hisyam.
Segala uneg-uneg berupa masukan, usulan dan tanggapan terlontar begitu saja, ketika menilai ada ketidakseriusan Manajemen Holding Perkebunan PTPN III yang dikomandoi Direktur Utama Muhammad Abdul Ghani, dalam menyelesaikan persoalan yang dialami dan dirasakan para pensiunan perkebunan selama bertahun-tahun, tanpa ada kejelasan kapan dibayarkan tuntas. Belum lagi persoalan gaji pensiunan, yang tak kunjung ada kenaikan atau perubahan kearah lebih layak untuk memenuhi standar kebutuhan hidup minimum, bahkan malah cenderung menambah angka kemiskinan baru di Indonesia, tatkala seorang karyawan perkebunan menjalani masa purna tugas.
Saat sesi penyampaian sikap dan aspirasi para pensiunan perkebunan dari berbagai wilayah di Indonesia dimulai, Ketua DPW FKPPN Provinsi Aceh mengawali dengan menyampaikan usulan agar Ketua Umum DPN FKPPN Drs. H. N. Serta Ginting mendesak Dirut PTPN III Holding Perkebunan Muhammad Abdul Ghani, segera membayarkan tunggakan iyuran wajib dan tambahan pensiun karyawan ke Dapenbun, yang nilainya mencapai Rp. 1 Triliunan.
“Kalau tunggakan iyuran wajib dan tambahan tidak segera diselesaikan, kapan gaji pensiun atau manfaat pensiun kami bisa naik,” ucap Ketua DPW FKPPN Provinsi Aceh Ir. H. Yonizam dengan nada keras, sembari menyebutkan kalau gaji pensiunan karyawan Ex. PTPN I Aceh, saat ini mengacu pada Perhitungan Hasil Dasar Pensiun (PHDP) tahun 2002, sementara itu banyak juga pensiunan di lain Ex PTPN yang menerima gaji pensiun/manfaat pensiun hanya Rp. 100 ribu. “Sangat miris dan sedih, kita melihatnya,” kata H. Yonizam.
Selain itu, Yonizam juga menyampaikan berbagai persoalan yang tak kunjung terselesaikan seperti usulan permintaan Bantuan Hari Raya, Penerimaan tenaga kerja dari anak karyawan/warga sekitar. “Bahkan sekarang yang tengah ekstrim dihadapi adalah penurunan kelas rawat inap. Sebelumnya, pensiunan mendapat fasilitas rawat inap kesehatan di Kelas 2, sekarang diturunkan menjadi Kelas 3. Inikan sudah sangat zolim manajemen PTPN,” ucap H. Yonizam geram.
“Jika tidak segera mendapat tanggapan dari Manajemen PTPN III Holding Perkebunan, kami mengajak DPN FKPPN untuk melakukan Longmarch ke Jakarta, menemui Meneg BUMN Erick Thohir dan DPR RI, bahkan ke Istana Negara,” ucap Yonizam tegas.
Sementara itu, Ketua DPW FKPPN Provinsi Sumatera Utara H. Raden Heru Pradoyo dengan nada tinggi juga mengharapkan, agar DPN FKPPN mengambil sikap atas berbagai persoalan yang dihadapin pensiunan perkebunan.”Bila perlu kita ramai-ramai datang ke DPR RI dan Kantor Holding Perkebunan PTPN III Jakarta,” cetus Heru sembari menyebutkan usulan pensiunan untuk mendapatkan beras, sampai saat ini belum terealisasi.
Sementara itu, Ketua DPW Provinsi Sulawesi Selatan Sirajuddin Addin, Ketua DPW Riau, Bengkulu, Lampung dan DK Jakarta dengan nada sama mengharapkan DPN FKPPN agar terus menerus mendesak Dirut PTPN III Holding Perkebunan Mohammad Abdul Ghani, untuk membayarkan tunggakan iuran pensiun ke Dapenbun, hak-hak pensiunan, bantuan hari raya, menaikkan gaji pensiun dan lainnya.
Saat menutup kegiatan Rapimnas ke-2 FKPPN di Pekanbaru, Ketua Umum DPN FKPPN Drs. H. N. Serta Ginting mengajak semua pengurus untuk tetap kompak dan bersatu dalam menyikapi berbagai persoalan yang belum di realisasikan Direksi Holding Perkebunan. “Saya bersama para Ketua DPW, siap menemui Direksi Holding Perkebunan dan Meneg BUMN Erick Thohir, meminta agar hak-hak pensiunan segera dibayarkan, demikian juga dengan pengajuan kenaikan gaji pensiun,” ucap Ginting tegas. (Sty/RN)
