Medan, Rata News.id :
Perombakan besar-besaran jajaran Direksi dan Komisaris PTPN III Holding Perkebunan Nusantara bergulir kencang. Direktur Utama Mohammad Abdul Ghani dicopot, digantikan Wakilnya di perusahaan plat merah tersebut, yakni Denaldy Mulino Mauna.
Kabar terbaru, walau suka mengabarkan dan pamer bahwa PTPN III (Persero) Holding Perkebunan Nusantara berhasil meraih laba triliunan rupiah, tapi punya hutang triliunan rupiah juga, akhirnya Direktur Utama PTPN III (Persero) Holding Perkebunan Nusantara H. Mohammad Abdul Ghani dicopot dari kursi empuknya dan digantikan Wakil Dirutnya Denaldy Mulino Mauna.
Hal perombakan jajaran Direksi dan Komisaris PTPN III (Persero) Holding Perkebunan Nusantara, sangat sesuai dengan harapan dan keinginan ribuan pekerja dan pensiunan dilingkungan perusahaan plat merah tersebut.
Kabar dirombaknya jajaran Komisaris dan Direksi PTPN III Holding Perkebunan Nusantara, diperoleh Wartawan Rata News.id dari seorang pejabat di Kantor Holding Jakarta, Kamis (19/6/2025). “Betul bang, ada pergantian komisaris dan direksi, sertijabnya sudah dilaksanakan Rabu siang (18/6/2025),” sebut pejabat tadi enggan ditulis namanya.
Pergantian jajaran Komisaris dan Direksi PTPN III (Persero) Holding Perkebunan Nusantara Jakarta, terkesan dilaksanakan diam-diam. Padahal perombakan jajaran komisaris dan direksi di BUMN lain, seperti PT Pertamina (Persero), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), PT Timah Tbk. (TINS) dan PT Inalum, telah diketahui publik dan tersebar lewat medsos.
Menurut sumber tadi, untuk mengisi kursi Direktur Utama menggantikan Mohammad Abdul Ghani, didapuk Denaldy Mulino Mauna, yang sebelumnya, menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) sejak tahun 2020.
Pria kelahiran tahun 1971 ini, merupakan Lulusan Magister (S2) jurusan Business Administration International Business di University of Maryland College Park, Amerika Serikat, diketahui memiliki pengalaman profesional di BUMN, antara lain pernah Direktur Utama Perum Perhutani (2017-2020), Group Chief Financial Officer PT Triputra Argo Persada (2015-2017), serta menjadi Deputy Group PT Triputra Argo Persada (2004-2015).
Selengkapnya jajaran Direksi dan Komisaris PTPN III (Persero) Holding Perkebunan Nusantara yang baru adalah, Direktur Utama Denaldy Mulino Mauna, Direktur Bisnis Ryanto, Direktur SDM Endang, Direktur Produksi Rizal Damanik, Dirkeu & Menrisk Iswahyudi dan Direktur Asset Agung Setya Imam Effendy (pernah menjabat Kapolda Sumut).
Sedang Komisaris PTPN III (Persero) Holding Perkebunan Nusantara adalah Komisaris Utama DR. Ir. Ali Jamil, MP, Ph.D (mantan Sekjen Kementerian Pertanian), Komisaris Sjukrianto Yulia, Riyatno, Zulfikar Abdullah dan Kasan.
Dibalik pergantian direksi dan komisaris Holding Perkebunan Nusantara tersebut, masih menyisakan berbagai permasalahan, diantaranya belum terselesaikannya pembayaran hak-hak pensiunan karyawan Ex PTPN II, IX, XIV dan PTPN VIII Jawa Barat, seperti uang Santunan Hari Tua, uang jubelium, uang cuti, uang meninggalkan rumah dinas, uang kematian dan lainnya, yang nilainya mencapai Rp. 400 milyar. Juga penyelesaian pembayaran iuran pensiun ke Dapenbun, dengan nominal mencapai Rp. 1 Triliun.
Ketua Umum Koalisi Peduli Pensiunan Perkebunan Nusantara (KP3N) H. Zulkifli Barus, menyikapi adanya perombakan besar-besaran di Jajaran Direksi dan Komisaris Holding Perkebunan Nusantara, mengharapkan agar Dirut Holding yang baru, Denaldy, bisa menyelesaikan tunggakan pembayaran iuran pensiun ke Dapenbun yang nilainya berkisar Rp. 1 Triliun, supaya bisa mendongkrak kenaikan gaji pensiun atau manfaat pensiun. Termasuk juga penyelesaian pembayaran hak-hak pensiunan karyawan Ex PTPN II, VIII, IX dan XIV, senilai Rp. 500 an milyar.
H. Zulkifli Barus juga menyebutkan, perombakan jangan berhenti sampai Abdul Ghani saja, tapi lebih jauh Kementerian BUMN, khususnya Dirjen Perkebunan, juga harus mengganti Dirut PTPN IV Palmco Jatmiko Krisna Santosa, karena dia orang yang harus bertanggung jawab, terhadap keresahan puluhan ribu pensiunan dan batihnya, atas kebijakannya menghapus pembayaran bantuan uang beras pensiunan karyawan pelaksana Ex PTPN III dan IV Medan.
Karena kebijakannya bertentangan dengan komitmen Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia Presiden Prabowo Subianto, yang anti kemiskinan dan berupaya memberikan makan bergizi gratis kepada anak dan lansia. ” Ini artinya, Jatmiko telah mencabut kesejahteraan pensiunan karyawan pelaksana. Padahal dengan uang beras tersebut, pensiunan belum juga sejahtera, sebaliknya dari uang beras, tidak bisa membuat perusahaan dan negara menjadi makmur,” celetuk Zulkifli Barus.
H. Zulkifli Barus menggarapkan, Kementerian BUMN hendaknya mengangkat Sosok Direksi Holding Perkebunan, yang berorientasi tidak hanya kepada bisnis orientet, tetapi juga memiliki pemahaman tentang Tri Dharma Perkebunan dan kearifan lokal, yang bagi bangsa Indonesia merupakan bagian dari pada pijakan kita bernegara serta memahami karakteristik lingkungan perkebunan.
Dikatakan Barus, pola pikir pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, harus benar-benar memahami karekteristik dan sosiologi lingkungan perkebunan yang memiliki budaya sangat spesifik. Sehingga, orang-orang yang memimpin BUMN Perkebunan harus benar-benar siap menghadapinya, karena didalam wilayah perkebunan tersebut, terdapat puluhan ribu jiwa pekerja termasuk batihnya. “Saat ini banyak anak karyawan tidak mendapat peluang kerja dan jadi pengangguran,” ujar Barus.
*Ganti Direksi Palmco*
Sementara itu, saat ini puluhan ribu pensiunan karyawan pelaksana Ex PTPN III dan IV Medan, masih menunggu kabar berikutnya, yakni pencopotan jabatan seluruh komisaris dan direksi Sub Holding Perkebunan Nusantara, yaitu PTPN IV Palmco, Jatmiko Krisna Santosa dan kawan-kawan.
Sebab, semenjak terbentuknya Sub Holding Perkebunan Nusantara yakni PTPN IV Palmco dengan Dirutnya Jatmiko Krisna Santosa, muncul beberapa permasalahan atas kebijakan yang dibuatnya, seperti penghapusan bantuan uang beras pensiunan karyawan pelaksana Ex PTPN III dan IV, lambatnya penyerahan SK Pensiun, Pemberian Imbalan Jasa Tahunan (bonus) sangat rendah dibanding Ex PTPN V, juga terkesan lambat pembayarannya, sehingga sempat membuat Pengurus Spbun Tingkat Perusahaan Ex PTPN III marah dan unjuk rasa ke Kantor Direksi.
Hal ini tidak bisa dianggap kecil oleh Kementerian BUMN dan Holding Perkebunan. “Jika dibiarkan, bisa memantik kericuhan dan mencederai suasana kondusif di Sumatera Utara,” sebut Zulkifli Barus.
Terkait dengan dihentikannya pembayaran bantuan uang beras pensiunan karyawan pelaksana Ex PTPN III dan IV, yang saat ini masih dalam suasana bagai api dalam sekam, sewaktu-waktu bisa marak, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar, Mikail Purba dan Irham Buana menghawatirkan, kebijakan Jatmiko itu, nantinya dapat memantik amarah masyarakat perkebunan yang simpatik terhadap nasib pensiunan, hingga terjadi protes dan demontrasi besar-besaran, sehingga dapat mengganggu ketenangan di Sumatera Utara.
Kedua politisi Partai Golkar Sumut itu juga meminta, agar Menteri BUMN Erick Tohir mengkaji dan mengevaluasi kinerja Jatmiko Krisna Santoso, agar segera dicopot, karena berdasarkan informasi dari pekerja di Sumut, banyak kebijakan-kebijakannya yang bukan hanya merugikan pensiunan saja, tetapi juga SPBUN, bahkan pihak mitra kerja PTPN IV Palmco, utamanya pengusaha kecil dan menengah pada mengeluh, karena banyak pekerjaan borongan dilakukan secara tender fight dengan nominal cukup besar, sehingga mereka tak mampu bersaing dan dilaksanakan di Jakarta. Kantor RH saat ini seperti kantor cabang saja,” cetus Mikail Purba.
Para pensiunan karyawan pelaksana Ex PTPN III dan IV, saat ini masih menunggu janji Direktur SDM TI PTPN IV Palmco Suhendri, yang disampaikannya pada saat acara sosialisasi dengan FKPPN dan P3RI pada Senin (26/5/2025) di Kantor Pusat Regional I Medan, yakni akan mencari formulasi pengganti pembayaran bantuan uang beras dan merapel saat nanti di berikan kembali. “Kami tunggu hingga akhir Juni 2025 ini,” ucap beberapa tokoh pensiunan dengan nada tinggi, seraya menyebutkan agar organisasi pensiunan tidak diam dan lengah terhadap janji tersebut. (02.01RN/sty).
