Tebingtinggi, Rata News.id :
Puluhan ribu pensiunan karyawan pelaksana Ex PTPN III Dan IV Medan menjerit, dikarenakan bantuan uang beras yang telah berpuluh-puluh tahun diterima, di stop Direksi PTPN IV Palmco Jatmiko Krisna Santosa tanpa ada solusi, dengan alasan tak memenuhi kriteria dalam PSAK 24, sesuai arahan dari Kantor Akuntan Publik (KAP), yang saat ini tengah bekerja di perusahaan plat merah tersebut.
Walau tidak ada satupun pensiunan karyawan pelaksana Ex PTPN III dan IV Medan, mendapat surat resmi pemberitahuan tentang penghentian pembayaran bantuan uang beras serta adanya penolakan lewat demo dan pertemuan, namun sepertinya Direksi PTPN IV Palmco, tak bergeming, tetap menjalankan kebijakannya tidak membayarkan.
Hal ini diketahui, setelah para pensiunan mendatangi Bank BTPN Kota Tebingtinggi, untuk mengambil gaji pensiun. “Betul, kata orang bank tak ada masuk uang beras,” ucap beberapa pensiunan ketika ditemui Wartawan Rata News.id, Jum’at (30/5/2025).
Hal ini membuat ribuan pensiunan menjerit tak berdaya, atas sikap Dirut PTPN IV Palmco Jatmiko Krisna Santosa, yang menghentikan pembayaran bantuan uang beras, tanpa memberikan solusi lain. “Sangat zolim mereka, mudah-mudahan atas kebijakan ini, Direksi PTPN IV Palmco menjadi senang, karena laba perusahaan naik tajam, sehingga tatkala dilaksanakan RUPS tgl. 16 Juni 2025, Jajaran Direksi PTPN IV Palmco bisa sumringah dan bakal mendapat tantiem milyaran,” ucap beberapa pensiunan karyawan pelaksana, disebuah warung kopi dengan nada sinis.
Dampak dari di stopnya bantuan uang beras yang nilainya Rp. 100-Rp. 250 ribu perorang, mengakibatkan kepesertaan ribuan pensiunan peserta BPJS Ketenagakerjaan non Pekerja, bakal terhenti dan iuran selama ini menjadi hangus.
“Karena, kami bayar iuran BPJS ketenagakerjaan program JKK dan JKM, dipotong sebesar Rp. 16.800 dari bantuan uang beras, sebab jika bayar sendiri di gerai supermarket atau BPJS, bakal mengeluarkan biaya lebih besar,” jelas Tumiran, seorang pensiunan dari DSER2.
Sementara itu, Ketua Umum KP3N H. Zulkifli Barus menyoroti kinerja Dapenbun, karena tidak mampu membantu pensiunan, agar manfaat pensiun nya bisa naik. “Sudah pantas Dirut Dapenbun diganti, karena tidak bisa meningkatkan keuangan dari investasi yang dilakukan dan tidak mampu menagih tunggakan PTPN Holding,” sebut Zulkifli Barus.
Ditengah gundah gulananya pensiunan karyawan pelaksana Ex PTPN III dan IV Medan, karena bantuan uang beras distop, terbetik kabar, pensiunan PNS bakal mendapat gaji ke-13.
Taspen secara resmi mengumumkan, jadwal pencairan Gaji ke-13 Tahun 2025, untuk pensiunan PNS golongan I hingga IV. Pembayaran Gaji ke-13 ini dijadwalkan mulai 2 Juni 2025.
Melihat kondisi ini, para pensiunan karyawan pelaksana Ex PTPN III dan IV, menyoroti kinerja Dana Pensiun Perkebunan (DAPENBUN), karena Dirutnya Edwin Sinaga tidak menunjukkan prestasi membanggakan. “Sudah pantas Edwin Sinaga diganti, karena tidak kreatif dan inovatif mengendalikan uang pekerja,” ucap para pensiunan di Tebingtinggi, seraya menyebutkan, kegiatan rapat kinerja penyampaian Laporan Keuangan setiap triwulan, yang dilakukan di Kota-Kota Besar, hanya pemborosan uang Dapenbun, pantas dihentikan, karena hanya menyenangkan segelintir orang.
Dikatakan para pensiunan, dalam laporan keuangan Dapenbun, tidak terlihat secara transparan, dana Dapenbun yang di investasikan ke pihak lain. “Puluhan tahun keberadaan Dapenbun, tapi tidak bisa mendongkrak kenaikan gaji pensiunan. Jadi dikemanakan hasil dari investasi, apakah hanya mereka yang menikmati,” ungkap pensiunan dengan nada tanya, sembari menyebutkan dana yang diinvestasikan Dapenbun cukup besar, sesuai aturan OJK mencapai 30 persen dari nilai dana tersedia.
Selain itu, Dirut Dapenbun juga tidak mampu menagih tunggakan pokok dan wajib, iuran pensiunan dari PTPN III Holding Perkebunan Nusantara, yang nilainya sangat fantastis mencapai Rp. 1 Triliun. “Sudah pantas, Dapenbun mandiri berdiri sendiri, terlepas dari pengaruh dan kebijakan PTPN Holding,” ungkap seorang pemerhati perkebunan, H. Zulkifli Barus, yang juga Ketua Umum KP3N dan Anggota DPRD priode 2004-2009.
Menyikapi dihentikannya pembayaran bantuan uang beras pensiunan karyawan pelaksana Ex PTPN III dan IV, ratusan Pensiunan dikawasan Tebingtinggi, Serdangbedagei dan Deliserdang, terlihat menggalang kekuatan untuk melakukan demo susulan, setelah dari wilayah Asahan.
Demi perut sejengkal, tak ada pilihan lain, kami akan bergerak, minta agar Dirut PTPN IV Palmco Jatmiko Krisna Santosa, membatalkan kebijakannya menghentikan pembayaran bantuan uang beras.” Setelah uang beras distop, banyak Pensiunan yang memperoleh gaji hanya tersisa Rp. 40-Rp. 50 ribu, karena sudah dipotong angsuran kredit,” sebut Legianto, pensiunan pemanen sawit.
Menurut Tumiran, seorang mantan aktifis Serikat Pekerja, aksi demo yang akan dilakukan ini, rencana di Dser1 dan Dser2, murni dilakukan para pensiunan, karena kenikmatan yang telah puluhan tahun diterima, dihentikan Dirut PTPN IV Palmco, dengan alasan tidak sesuai PSAK 24. “Kami menuntut janji Direktur SDM/TI Palmco Suhendri yang disampaikan saat acara sosialisasi, akan mencarikan solusi penggantinya,” sebut Tumiran, seraya menyatakan jangan ada pihak-pihak dari organisasi pensiunan, yang merasa berjasa atas pergerakan pensiunan.
“Kami siap demo untuk mempertahankan hidup, agar bantuan uang beras tetap dibayarkan,” ucap Sihombing, Pensiunan Karyawan Pelaksana wilayah Distrik Deli Serdang 2, sembari mengatakan telah membahas hal ini dengan ratusan pensiunan lainnya.
Ketum KP3N H. Zulkifli Barus didampingi Tumiran yang juga pengurus P3RI Dser2, meminta seluruh pensiunan untuk bersatu padu memperjuangkan nasibnya. “Mari kita rapatkan barisan, untuk mencapai tujuan,” papar Zulkifli Barus, yang juga Purnakarya perkebunan, sembari menyebutkan, bila tak didengar juga, akan demo besar-besaran di Gedung DPRD Sumut dan meminta Meneg BUMN Erick Thohir, mencopot semua direksi yang menyengsarakan pensiunan.
“Dalam RUPS yang akan dilaksanakan tanggal 16 Juni 2025, pemegang saham harus memberhentikan Dirut PTPN IV Palmco Jatmiko Krisna Santosa, karena tak berpihak kepada nasib pensiunan yang kebanyakan sudah uzur, padahal Presiden Prabowo sangat konsen mensejahterakan rakyat, dengan program saat ini bergulir, yaitu memberi makan gizi gratis kepada anak-anak dan lansia,” papar Ketum KP3N H. Zulkifli Barus tegas. (RN.02/st).
