LUBUK PAKAM, DELI SERDANG, RATA NEWS ; Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, SS, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Deli Serdang, dengan agenda Penjelasan Bupati Deli Serdang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2025, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Deli Serdang, Senin (20/7/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Agustiawan Saragih, didampingi Wakil Ketua DPRD Hamdani Syahputra serta dihadiri para anggota DPRD dan jajaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Dalam penjelasan Bupati yang disampaikan Wakil Bupati, dijelaskan bahwa penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, merupakan bentuk pertanggung-jawaban Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, selama tahun anggaran 2025.
Tantangan pembangunan ke depan, lanjutnya, akan semakin kompleks sehingga diperlukan kerja sama dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, agar program pembangunan yang telah direncanakan, dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang.
Pada kesempatan tersebut, disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, untuk kedelapan kalinya. Prestasi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
Dalam pemaparan Ranperda, dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, ditargetkan sebesar Rp. 4.842.829.886.434, dengan realisasi mencapai Rp. 4.833.365.736.551,45 atau 99,80 persen.
Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah, ditargetkan sebesar Rp. 1.599.788.162.625, dengan realisasi Rp. 1.426.414.592.445 atau 89,16 persen.
Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, ditargetkan sebesar Rp. 3.239.041.723.809, terealisasi Rp. 3.402.782.860.599 atau 105,06 persen. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah, ditargetkan sebesar Rp. 4 miliar, terealisasi Rp. 4.168.870.000 atau 104,22 persen.
Pada sektor belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menganggarkan sebesar Rp. 5.048.003.000.000, terealisasi Rp. 4.263.539.613.738,60 atau 84,46 persen.
Realisasi tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp. 2.919.040.368.698,24 atau 83,09 persen, belanja modal sebesar Rp. 753.608.964.203,45 atau 87,56 persen, belanja tidak terduga sebesar Rp. 2.762.843.202 atau 31,25 persen serta belanja transfer sebesar Rp. 588.127.437.635 atau 88,38 persen.
Pada sektor pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp. 223.173.696.650 dan terealisasi 100 persen, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp. 18 miliar, terealisasi Rp. 5 miliar atau 27,78 persen, digunakan sebagai penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Adapun SiLPA Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp. 787.959.819.463,20, antara lain berasal dari tambahan penghasilan guru, Dana BOS, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), yang telah ditentukan penggunaannya serta SiLPA BLUD RSUD dan Puskesmas.
“Kami berharap, Ranperda ini mendapat persetujuan DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara, guna dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Apresiasi kami sampaikan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, atas sinergi dan kerja sama telah terjalin selama ini serta berharap kolaborasi terus terpelihara, demi mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Deli Serdang,” tutupnya. (Pewarta : H. Zulkifli Barus).
