Tebingtinggi, Rata News.id :
Pemerintah Kota Tebingtinggi terus memacu kualitas pelaporan Program Strategis Nasional (PSN), guna memastikan pelaksanaan serta pelaporan program strategis nasional dapat berjalan lebih efektif, transparan dan terukur serta memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebingtinggi H. Erwin Suheri Damanik, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Laporan Kinerja PSN di Aula Bappeda Kota Tebingtinggi, Rabu (11/3/2026).
Dalam arahannya di hadapan seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir, Sekdako menekankan pentingnya sinergi dan percepatan penyampaian data oleh seluruh OPD, guna mendukung pelaporan program strategis nasional secara tepat waktu dan akurat.
Menurutnya, setiap perangkat daerah harus aktif mengirimkan data serta memastikan kelengkapan dokumen sebelum dilakukan proses verifikasi.
“Data yang disampaikan harus benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena itu, setiap OPD perlu memastikan seluruh dokumen pendukung dan indikator kinerja sudah lengkap sebelum dilaporkan,” tegas Erwin Suheri Damanik.
Lebih lanjut, Sekdako mengingatkan agar seluruh OPD melakukan penyaringan data secara maksimal, di internal masing-masing sebelum diserahkan kepada tim review. Langkah ini diambil untuk meminimalisir kesalahan teknis yang dapat menghambat proses penilaian oleh pemerintah pusat.
Sekdako menilai, ketepatan dan kualitas data sangat menentukan dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Selain itu, mengingat pentingnya tenggat waktu, Sekdako meminta agar seluruh OPD segera menuntaskan dokumen yang masih belum lengkap. Ia menargetkan seluruh laporan dan dokumen pendukung dapat diselesaikan paling lambat pada esok hari (Kamis, 12/03/2026), agar proses evaluasi dapat segera dilakukan.
“Kita tidak ingin ada keterlambatan. Targetnya, besok seluruh laporan dan dokumen pendukung sudah harus tuntas agar proses evaluasi dapat segera kita laksanakan,” tambahnya.
Dalam rakor tersebut, juga dibahas mekanisme integrasi rencana aksi yang telah disusun oleh masing-masing OPD, agar dapat terhubung dengan program kementerian terkait di tingkat nasional, termasuk sinkronisasi dengan sistem pelaporan pemerintah pusat. (02.RN/H. Suhartoyo).
