Tebing Tinggi, Rata News.id ; Widyaiswara Ahli Madya LKPP Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya mengungkapkan, bahwa kegiatan di Tebing Tinggi ini merupakan pelatihan piloting KPA kedua di Indonesia setelah Bali. Urgensi pelatihan ini makin krusial menyusul diperbaharuinya regulasi mengenai KPA dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik, secara resmi membuka Pelatihan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah, dirangkaikan dengan Penguatan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK), Senin (31/8/2026) di Aula Lantai IV Gedung Balai Kota Tebing Tinggi.
Dalam sambutannya, Sekdako menegaskan bahwa KPA tidak hanya dituntut memahami tugas dan kewenangan secara normatif. Lebih dari itu, KPA wajib memastikan setiap tahapan pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Saya berharap setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak/Ibu mampu membawa pulang pengetahuan, pemahaman, sikap dan praktik kerja yang lebih baik, untuk diterapkan di perangkat daerah masing-masing,” ujar Sekdako Erwin Suheri Damanik, didampingi Kepala BKPSDM Kota Tebing Tinggi Abdul Halim Purba.
Sekdako juga mengajak seluruh peserta untuk membangun komitmen bersama, dalam mengelola anggaran pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Widyaiswara Ahli Madya LKPP sekaligus Ketua Panitia Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya, menyampaikan apresiasi atas inisiatif, komitmen dan dukungan nyata Pemko Tebing Tinggi, dalam menyelenggarakan pelatihan ini.
Menurut Harry, langkah ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak hanya menempatkan pengadaan barang/jasa bagian dari proses administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan, berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.
Harry mengungkapkan, bahwa kegiatan di Tebing Tinggi ini merupakan pelatihan piloting KPA kedua di Indonesia setelah Bali. Urgensi pelatihan ini makin krusial menyusul diperbaharuinya regulasi mengenai KPA dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai sebuah pelatihan semata, tetapi dapat menjadi jendela sekaligus pintu masuk, bagi pengembangan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih luas dan berkelanjutan,” kata Harry.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, para Kepala OPD, Camat, Lurah, Kabag, dan Kabid di Lingkungan Pemko Tebing Tinggi, tim fasilitator LKPP Satriyo Wibowo, Khoirunnisa dan Gita Vini Harlia, serta Tim Peliputan Diskominfo Kota Tebing Tinggi. (Pewarta : H. Suhartoyo, QIA).
