Medan, Rata News.id :
Ketua Umum Komunitas Peduli Pensiunan Perkebunan Nusantara (KP3N) H. Zulkifli Barus, mendesak Dirut PTPN III Holding Perkebunan Nusantara Mohammad Abdul Ghani untuk mencopot Dirut Subholding PTPN IV Palmco Jatmiko Krisna Santosa, karena telah meresahkan puluhan ribu pensiunan Ex PTPN III dan IV.
Saat ini banyak muncul keresahan karyawan, baik didengar langsung, maupun lewat tangkapan percakapan di media sosial WhatsApp, maupun Facebook. “Telah muncul ketidaknyamanan suasana bekerja dilingkup Ex PTPN III,” ungkap Ketum KP3N H. Zulkifli Barus, Anggota DPRD priode 2004-2009.
Pada bagian lain hasil pemantauan Wartawan Rata News.id, keresahan ribuan pensiunan ini, disebabkan adanya kebijakan Dirut PTPN IV Palmco Jatmiko Krisna Santosa, menghapus pemberian bantuan uang beras, yang sebenarnya sudah diberikan sejak puluhan tahun lalu.
Alasan dihapuskannya pemberian bantuan uang beras ini, disebutkan karena tidak sesuai dengan PSAK 24. Hal itu terungkap saat dilakukannya sosialisasi rencana penghapusan uang beras, antara Manajemen PTPN IV Palmco Regional I Medan dengan Pengurus P3RI Cabang Ex PTPN III Medan, Selasa (19/5/2025), di Aula Sawit Kantor Pusat Regional I, Jln. Sei. Batanghari, Medan.
Sejak Bapak dan Kakek saya pensiun dari perkebunan ini, pemberian bantuan uang beras sudah ada dan tidak pernah terdengar akan dihapus atau tidak sesuai dengan klausal PSAK 24. “Apa direksi masa lalu tidak faham dengan klausal PSAK 24 atau Auditor KAP nya juga gak faham ? Kan gak masuk akal,” ucap seorang pensiunan karyawan pelaksana, yang juga Pengurus P3RI dengan nada heran.
Sementara itu, menurut Tumiran Pengurus P3RI Dser2 Sei. Karang, pada saat sosialisasi, RH Regional I Medan Rurianto berjanji, akan berusaha mengajukan kembali ke direksi, agar bantuan uang beras diganti nama lain. “Saya dan juga pensiunan lain, apapun namanya terserah, terpenting bantuan uang beras seperti yang dibayarkan selama ini, tetap ada diterima pensiunan setiap bulannya,” sebut Tumiran, mengulang perkataannya pada acara sosialisasi.
Dikatakan Tumiran, pemberian bantuan uang beras selama ini, sudah dianggap seperti gaji juga oleh para pensiunan, walau pembayarannya berbeda. Kalau gaji pensiun dibayarkan oleh Dapenbun, sedang uang beras oleh perusahaan.
Dikatakan Tumiran dengan nada sedih, sebetulnya kami para pensiunan perkebunan ini nasibnya sangat memprihatinkan, walau tidak semua. “Banyak yang telah menyekolahkan SK Pensiun ke Bank BTPN pak, untuk tambahan buat rumah atau uang sekolah anak dan buat modal usaha kecil-kecilan. Jadi uang beras itulah yang tersisa, itupun harus dipotong lagi untuk bayar iuran BPJS TK setiap bulannya,” ungkap Tumiran penuh prihatin.
Sementara itu, pensiunan lain menyebutkan, ini kebijakan yang makin mencekik pensiunan. Selama berpuluh-puluh tahun, kenapa tidak pernah dipermasalahkan uang beras ada. “Bayangkan, hanya 200 ribu nya uang beras, itupun tega mereka meniadakannya. Pensiunan karyawan cuma sedikit loh gajinya, bukan seperti pensiunan PNS, yang gaji pensiunnya 80 persen dari gaji pokok. Sungguh kejam Dirut itu, cocok dicopot,” ungkap mereka lirih.
Selain nasib pensiunan diujung tanduk, sejak PTPN IV Palmco Dirutnya di jabat Jatmiko Krisna Santosa dan Head Region di jabat Rurianto (orang dekat Jatmiko), Karyawan Ex PTPN III resah terkait soal hari libur, penetapan premi panen, libur harus kerja, target produksi terus meningkat, bonus suka-suka keluarnya dan besarannya harus merengek-rengek dan masih banyak lagi keluhahan pekerja, termasuk karir planning. “Soal pemberian bonus atau imbalan jasa tahunan pun sempat ribut, karena Dirut Palmco Jatmiko Krisna Santosa pilih kasih dengan Ex PTPN V Riau,” papar seorang Ketua Spbun basis.
Padahal semua orang tau, bahwa Ex PTPN III Medan merupakan leader dari seluruh PTPN yang ada di Indonesia selama ini, sehingga dijadikan nama sebagai PTPN III Holding Perkebunan Nusantara, karena tetap meraih laba tertinggi setiap tahunnya. “Namun, saat ini tak ada Kader terbaik Ex PTPN III Medan, yang menjadi Dirut baik di Holding Perkebunan, Sub Holding Palmco, Supportingco ataupun PT. SGN, termasuk Head Region di Ex PTPN III dan lainnya,” sebut beberapa Pengurus Serikat Pekerja Perkebunan disana.
Dikatakan beberapa pekerja dan pensiunan Ex PTPN III Medan, permasalahan lain yang terjadi sekarang yaitu dialami para pekerja saat akan menjalani pensiun. “Mereka juga dibuat susah, bisa sampai 4 bulan baru keluar SK Pensiunnya,” sebut mereka.
Demikian juga dengan penerimaan karyawan baru, ribuan anak karyawan menjadi pengangguran akibat tidak diberi peluang atau kemudahan bekerja di Perkebunan, walau hanya sebagai pemanen sawit.
Selain itu, banyak Perumahan dinas hancur, juga fasilitas olahraga, fasilitas umum seperti balai pertemuan, saluran air/parit di komplek perumahan, jalan penghubung dan tanaman kelapa sawit berbatasan dengan kampung, semua tak terpelihara baik, karena tidak pernah dianggarkan biaya perawatannya.
Kenapa ini bisa terjadi ? “Sebab telah diciptakan sistem sentralisasi oleh Dirut PTPN IV Palmco Jatmiko Krisna Santosa, semua terpusat harus diketahui Direksi Palmco yang berkantor di Jakarta. Kantor Head Region ibarat perpanjangan tangan saja, tanpa punya kewenangan memutuskan,” ungkap Para pegawai, enggan disebut namanya.
Jadi laba perusahaan yang selama ini raihannya cukup tinggi, bukan disebabkan produktivitas nya meningkat, tapi karena terbantu harga jual dan efisiensi biaya serta tidak dibayar penuhnya iuran pensiun ke Dapenbun, yang akhirnya merugikan pekerja, tanaman, fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta sekarang pensiunan.
Menurut sumber Rata News.id, Minggu (25/5/2025), termasuk jugalah sekarang mati suri, para rekanan daerah yang selama ini hanya mampu bekerja pada omset kecil atau penunjukkan langsung. “Nah sekarang diciptakan pula tender fight, dengan digabungkan beberapa pekerjaan, sehingga nominal nya besar, kamipun tak mampu bersaing,” ucap seorang Rekanan Ex PTPN III, yang selama ini hanya mampu mengambil pekerjaan Penunjukkan Langsung.
“Melihat kondisi seperti itu, Dirut PTPN III Holding Perkebunan Nusantara Mohammad Abdul Ghani, diminta segera mencopot Dirut Palmco Jatmiko Krisna Santosa, untuk perbaikan dan kenyamanan bekerja dan berusaha dilingkup PTPN IV Palmco,” sebut Ketum KP3N H. Zulkifli Barus, anggota DPRD priode 2004-2009, saat bertemu di Bandara Kuala Namu, Minggu (25/5/2025).
Ditambahkan H. Zulkifli Barus, melihat kondisi dan keluhan pekerja serta Pensiunan saat ini, sudah pantas Direksi PTPN IV Palmco Jatmiko Krisna Santosa dicopot, karena belum layak jadi nakhoda Perusahaan Perkebunan yang punya karakteristik tersendiri, agar muncul suasana kerja yang tenteram, baik untuk pekerja dan pensiunan. “Banyak kader perkebunan yang lebih layak menjadi Dirut Palmco,” tegas Ketum KP3N H. Zulkifli Barus. (RN.02).
