Medan, Rata News.id :
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara H. Irham Buana Nasution, SH, M.Hum bersama Mikail Tantra Parlindungan Purba, SH, mengapresiasi keputusan Direksi Holding PTPN3 Jakarta yang mengabulkan tuntutan pengembalian bantuan uang beras kepada para pensiunan Sub Holding Palm Co Regional I (eks PN3), Regilnal II (eks PN4) Medan dan pensiunan Regional IV (eks PNVI) Jambi.
Pemberian kembali bantuan uang beras merupakan kesepakatan antara direksi Holding PN3 bersama Pengurus Persatuan Purnakarya Perkebunan Republik Indonesia (PB-P3RI), di Jakarta.
Menurut kedua kader Partai Golkar kepada Pemred Rata News H. Zulkifli Barus Rabu (9/7), pengganti M. Abdul Ghani sebagai Dirut Holding PN3 Denaldi Mulino Mauna dinilai cukup peka dan memiliki rasa empati terhadap pensiunan yang mayoritas hidup dibawah garis kemiskinan.
Tentu kami dari Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatra Utara meng-apresiasi atas pembelaan Denaldi Mulino kepada wong cilik, yang memang sangat membutuhkan uang beras tersebut, dimana selama ini setiap bulan sudah diberikan kepada mereka para pensiunan.
Pembelaan itu sangat membantu puluhan ribu jiwa pensiunan berikut keluarganya, terutama yang bermukim dikampung-kampung, didusun-dusun diseputar perkebunan dimana dahulu mereka mengabdikan diri. Dan kehidupan mereka sekarang ini pas-passan dibawah garis kemiskinan. Dari sisi fisikologis, kata Irham Buana yang juga mantan Direktur LBH kota Medan, bantuan beras yang akan kembali dibayar rafel untuk bulan Mei, Juni, dan Juli, kiranya mampu meredakan keresahan dan emosional para pensiunan.
Sebaliknya, kata Mikail Purba menambahkan, management terdahulu yang dipimpin Dirut Holding Abdul Ghani dan Dirut Sub Holding Palm Co Djatmiko Krisna Santosa, bersikap tidak bijak dan cendrung emosional dalam hal penghapusan bantuan uang beras. Menurut Mikail Purba, penghapusan bantuan beras menimbulkan keresahan dikalangan pensiunan, bahkan sudah ada pensiunan dikabupaten yang melakukan protes dengan berunjuk rasa dikantor distrik Asahan, menuntut pembayaran bantuan uang beras.
Meski perlawanan para pensiunan marak, tetapi tidak membuat dirut bergeming, apalagi membatalkan bantuan uang beras, tidak terlihat tanda tandanya, sampai Dirut Abdul Ghani akhirnya dicopot, kemudian digantikan wakilnya Denaldi Mulino Mauna, barulah dibangun kembali komunikasi kepada PB-P3RI sebagai perwakilan pensiunan, sehingga keresahan yang tadinya sempat meluas mulai mereda dikalangan pensiunan perkebunan BUMN di Sumatera Utara, yang kondisi kehidupan sehari-harinya sangat memprihatinkan. “Pensiunan karyawan pelaksana PTPN di Sumatera Utara, mayoritas masuk kategori miskin, karena gaji pensiunnya cukup memprihatinkan,” ungkap Mikail pendiri sekaligus Ketua Umum OKP DPP Pemuda Karya Nasional (PKN).
Anggota DPRD Sumut Irham Buana dan Mikail Purba sependapat dengan pernyataan pada konfensi press Presiden Prabowo Subianto mengatakan intisusi Danantara merupakan kekayaan bangsa Indonesia, yang harus dikelola sebaik-baiknya, dirawat dengan system transparansi. Kedepan Danantara yang juga mengelola BUMN akan menghasilkan dana besar untuk pembangunan Indonesi. Untuk itu, presiden Prabowo meminta kepada Managemen Kementrian BUMN segera mengevaluasi semua para direksi danantara termasuk jajaran direksi BUMN PTPN. Terkait dengan hal itu, Irham Buana dan Mikail Purba meminta kepada Mentri Erick Tohir untuk mengevaluasi Direksi Holdinh PN3 persero, maupun direksi Sub Holding Palm Co. Pencopotan hendaknya jangan berhenti sampai Dirut M. Abdul Ghani saja, akan tetapi Dirut Palm Co Djatmico Krisna Santoso juga perlu dievaluasi, karena kinerjanya selama ini selalu menimbulkan kontroversi, diantaranya penghapusan bantuan beras pensiun eks PN3, PN4,VI, yang menimbulkan keresahan hingga persengketaan dengan pensiunan itu diambil alih penyelesayannya ditingkat Holding PN3 Jakarta. Selain itu, baru-baru ini juga terjadi polemik Dirut Palm Co dengan SPBUN Regional I Aceh, sebagaimana viral dimedia sosial, ucap Mikail Purba.
Disisi lain, kepastian diberikannya kembali bantuan uang beras, disepakati dalam perundingan pihak direksi Holdinh PN3, dipimpin Diretur SDM Endang, dan didamping Kadiv Sdm Holding Zefri, Drektur SDM Sub Holding Palm Co Suhendri serta beberapa orang Staf dengan perwakilan pensiunan PB-P3RI yang dipimpin langsung Ketua Umumnya Dr. Ir.H. Selamat Poerwadi, M.Si, didampingi Kepala Departemen Sosial Wiliam Helmi, SH. Ketua P3RI Cabang Palm Co Regional 1 Medan H. Ngadi SE, QIA, Cabang Regional II Medan H. Mahyuzar Maimun, Cabang Regional IV Jambi H. Amin dan beberapa kepala cabang Regional lain. Perundingan berlangsung di Kantor Hoding PTPN III Gedung Agro Plaza Jalan Rasuna Said Jakarta, Rabu (02/7).
Sumber Resmi Rata News di Jakarta mengungkapkan, perundingan tersebut selain menyangkut pembahasan uang beras, juga membahas tentang Santunan Hari Tua yang belum dibayar Holding kepada karyawan yang memasuki masa pensiun, di eks PTPN 8 Jawa Barat, eks PTPN 9 dan eks PTPN 11 Jawa Tengah, serta beberapa agenda lainnya.
Dalam perundingan tersebut, Selamat Poerwadi secara tegas dan lugas menjelaskan kepada jajaran direksi, dampak penghentian bantuan uang beras terhadap para pensiunan, telah membuat kehidupan mereka semakin memprihatikan. Para pensiunan mayoritas sudah lansia, jelasnya, hingga tidak dapat beraktifitas secara maksimal. Dengan dihapusnya bantuan uang beras serta BPJS ketenagakerjaan, tak dapat dibayangkan bagaimana mereka menjalani sisa hidup, papar Selamat Poerwadi.
Dengan pendekatan ketimuran, serta dalil-dalil kemanusiaan, Ketua Umum PB P3RI Selamat Poerwadi yang cukup familiar itu, meyakinkan dan meminta pihak Perusahaan Holding meninjau ulang keputusan yang menghentikan bantuan beras para pensiunan. Juga disampaikannya kepada jajaran direksi holding, tentang perkembangan terakhir, dimana dampak lain penghentian uang beras dikalangan pensiunan telah menimbulkan kondisi yang rawan, setiap waktu dapat bereaksi, maklum yang kita hadapi secara defacto menyangkut perkara perut. Mereka cenderung emosional, bahkah meski kita sudah rapat berulang kali, bahkan Komisaris Sub Holding Palm Co Pauji juga sudah mensosilisasikan hasil audit konsultan, yang kemudian berujung pada penyetopan bantuan beras secara sepihak, disisi lain penyetopan tersebut menimbulkan reaksi keras dari para pensiunan, seketika timbul caci maki yang dialamatkan kepada jajaran direksi Holding dan Palm Co, itu terjadi diseluruh unit perusahaan, kata Selamat Poerwadi.
Sebab penyetopan itu sempat membuat teman-teman yang di Sumatera Utara merasa was-was dan marah. Kondisi fisikoligis mereka diibaratkan bagai api dalam sekam yang sewaktu-waktu itu akan menyala.
Pada bagian lain, Selamat Poerwadi mengatakan, secara pribadi Ia dapat memahami tentang kehati-hatian direksi dalam hal menggunakan anggaran, utamanya untuk memberi bantuan kembali uang beras kepada pensiunan. Karena kehati-hatian itu sebagai antisipasi agar dikemudian hari tidak terjadi masalah bagi perusahaan.
Akan tetapi, lanjut Poerwadi, dengan situasi yang berkembang saat ini, dimana kita itu menghadapi orang-orang yang secara fisikologis telah berubah menjadi orang bertepramental tinggi, jika diibaratkan seperti sumbu pendek, belum dilempar saja sudah meledak. Ya mudah-mudahn kondisi itu nanti dapat kita selesaikan secara bersama-sama. Oleh karenanya, kami PB P3RI berharap direktur holding secepatnya dapat memberi kepastian atas pemberian kembali bantuan uang beras mereka, ujar Selamat Poerwadi.
Ditambahkannya, ada puluhan ribu pensiunan menunggu hasil kesepakatan perundingan hari ini, tepatnya, pensiunan Regional I atau eks PTPN III berjumlah 23.000 orang, Regional 2 eks PTPN IV 34.000 orang dan Regional IV eks PTPN VI Jambi berjumlag 6000 pensiunan, keselurahan jumlah yang mendapat bantuan uang beras selama ini 63.000 orang, ujarnya.
Kepala Depertemen Sosial PB P3RI Wiliam Helmi menambahkan, permasalahn yang krusial lainnya terkait dengan pembayaran iyuran BPJS ketenagakerjaan. Menurutnya, dalam rangka melindungi dan menjaga kesejahtraan ahli waris para pensiun, BP-P3RI mendaftarkan para pensiunan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan. Dan setiap bulan selama ini para pensiunan rutin membayar iyuran Rp.16.800, yang dipotongkan dari bantuan uang beras tersebut.
Namun, karena bantuan uang beras sudah dihentikan perusahaan, dari sejak bulan Mei hingga Juni 2025, maka dua bulan terakhir ini, para pensiunan yang jadi peserta BPJS ketenagakerjaan sudah tidak membayar iyuran lagi.
Menggaris bawahi tentang penghentian bantuan beras dan BPJS Ketenagakerjaan, dinamika perdebatannya sedemikian keras, apalagi ada ketentuan, apabila selama 3 bulan para pensiun tidak membayar iyuran secara berturut-turut, atau terputus, maka kepesertaan BPJS gugur sehingga ahli warisnya tidak dapat lagi mengklaim premi meninggal dunia yang besarannya Rp.42.000.0000, kata Wiliam.
Sementara Ketua P3RI Cabang Regional I Ngadi, SE, QIA berharap kepada Direktur SDM Holding PTPN III Persero ibu Endang, agar pada perundingan kali ini, pihak direksi dapat mengambil keputusan tentang persetujuan dan kapan pelaksanaan realisasi bantuan uang beras terhadap Karpel di Sumatra Utara. karena ketika kami berangkat ke Jakarta ini , kami sudah diwanti-wanti oleh para pensiunan agar ada kabar kepastian tetang bantuan beras dimaksut, yang dapat kami bawa pulang ke Sumut. Tanpa itu, terus terang kami tidak berani pulang, kata Ngadi seraya memandang kearah Direktur SDM
Holding ibu Endang dengan harapan dapat mengambil keputusan.
Mendengar pemaparan dari PB-P3RI, dan Ketua Cabang Regional I, Direktur SDM Endang mengatakan pimpinan perusahaan berterima kasih atas informasi yang disampaikan tentang situasi para pensiunan di Sumatra Utara dan memang terkait bantuan beras sedang dicari solusi, bahkan kemarin kami secara marathon melakukan rapat hingga malam hari. Kami juga berterima kasih kepada para senior di Sumatra Utara yang membantu mengantisipasi sehingga persoalan penghentian bantuan beras, tidak meluas kemana-mana hingga kalau tidak dicegah pada gilirannya dapat merugikan kita semua.
Waktu itu, tutur Endang, kebijakan yang diambil oleh manajemen sebelumnya, terkait dengan kemampuan perusahaan. Karena perusahaan cukup kuat kala itu maka kami berikan sebagai bentuk bagian dari sosial, Selanjutnya kami memang sudah fikirkan penyelesaiaanya baik itu dalam jangka pendek, maupun masalah jangka panjang. untuk hal hal yang jangka panjang, masih terus kami bicarakan. Kami akan mencari rumus yang untuk jangka panjang, nantinya seperti apa, dan langkah2nya bagaimana, dan dalam waktu dekat akan kita komunikasikan kembali.
Diakhir pertemuan itu Direktur SDM Holding PTPN III Endang menegaskan, untuk masalah jangka pendek, yaitu masalah bantuan beras para pensiun Regional I Medan, Regional II Medan dan Regional IV Jambi akan diberikan kembali selambat-lambatnya diakhir bulan juli ini, dengan rafel, yaitu bantuan bulan Mei, bulan Juni dan bulan Juli, tutup Endang.(01/RN).
