Medan, Rata News.id :
Ketua Umum DPP Komunitas Persaudaraan Pensiunan Perkebunan Nusantara (KP3N) H. Zulkifli Barus, menuding Dirut Holding PTPN dan Dirut PTPN IV Palmco mengkambinghitamkan CEO/Kepala Danantara, karena gagal membayarkan uang beras dan THR pensiunan, dengan alasan belum ada persetujuan.
Terkait hal itu, ribuan purnakarya perkebunan, menuntut agar Dirut PTPN III Holding Denaldy Mulino Mauna dan Direktur SDM Holding Endang Suraningsih serta Dirut PTPN IV Palmco Jatmiko Krisna Santosa dan Direktur SDM Palmco Suhendri, segera mengundurkan diri dari jabatannya, karena telah menyengsarakan pensiunan, 6 bulan uang beras belum dibayar dan meniadakan Tunjangan Hari Raya (THR).
Perbuatan Direksi PTPN III Holding dan Direksi PTPN IV Palmco tersebut, sudah sangat mencederai dan mengkhianati perjuangan para pendahulunya (direksi terdahulu), yang sangat peduli terhadap para pensiunan, karena dirasakan sudah ikut membesarkan perkebunan. Uang untuk THR yang besarnya hanya Rp. 500-550 ribu perkaryawan, dimasukkan dalam RKAP, artinya menjadi biaya produksi perusahaan.
Seperti mantan Dirut PTPN III Medan Ir. H. Akmaluddin Hasibuan, yang tak lain adalah mertua dari Suhendri (Direktur SDM Palmco). Beliau pasti sedih melihat kondisi ini, karena pada saat beliau memimpin PTPN III, kesejahteraan karyawan dan pensiunan terjamin. Tidak seperti sekarang ini.
Nasib pensiunan karyawan perkebunan saat ini sangat terpuruk, karena kesejahteraan dan kenikmatan telah dirasakan bertahun-tahun, mulai diperetelin oleh dewan direksi yang tak punya hati. “Mudah-mudahan mereka tidak mendapat karma dan mengalami kehidupan pahit seperti kita dimasa tuanya,” ungkap beberapa pensiunan.
Sementara itu, disisi lain, ketika pensiunan karyawan perkebunan kian merana kehidupannya, terjadi sebaliknya dengan para pensiunan ASN. Pensiunan ASN sangat dimanja oleh pemerintah dari tahun ketahun. Dari awalnya mereka tak mengenal istilah THR, sekarang sudah bisa tersenyum sumringah, ikut menikmati THR, serupa dengan yang lainnya. Dananya diambil dari APBN.
Seperti telah diberitakan banyak media, pembayaran THR bagi pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), telah disalurkan sebesar Rp. 11,4 triliun, untuk 3.568.570 pensiunan. Pembayaran THR pensiunan hampir tersalurkan penuh, dengan realisasi setara 93,5 persen. “Sudah siap semua, tinggal seberapa cepat mereka mencairkan itu,” ujar Menteri Keuangan Purbaya.
Kenapa pensiunan ASN bisa mendapatkan THR, sementara pensiunan karyawan perkebunan yang sudah dapat terlebih dahulu, malah akan dihapus ? Apa bedanya, membayar THR memakai dana APBN dengan dana perusahaan, kan sama-sama uang negara. “Bapak Presiden RI Prabowo Subianto harus tau persoalan ini, sehingga jelas semua,” ungkap beberapa pensiunan di Asahan.
Persoalan pembayaran uang beras sudah berkali-kali diadakan pertemuan dengan organisasi pensiunan penerima BOP. Namun ujung-ujungnya tak jelas, direksi terus umbar janji.
Terakhir, direksi mengadakan pertemuan di Jogjakarta pada tanggal 9 Maret 2025 dengan organisasi penerima BOP. Hasilnya juga sama tak jelas.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Persaudaraan Pensiunan Perkebunan Nusantara (DPP KP3N) H. Zulkifli Barus, meminta CEO/Ketua Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani yang juga Menteri Investasi/Kepala BKPM, segera mencopot keempatnya, (Denaldy, Endang Suraningsih, Jatmiko Krisna Santosa dan Suhendri), karena telah menyengsarakan kehidupan pensiunan karyawan perkebunan Nusantara.
Dengan alasan ada temuan dari Kantor Akuntan Publik (KAP), bahwa pemberian bantuan uang beras tidak sesuai Klausul pada PSAK 24. Atas dasar itu, secara serta merta Dirut PTPN IV Palmco Jatmiko Krisna Santosa, tanpa ada sosialisasi dan surat pemberitahuan yang jelas, langsung menghentikan pembayaran uang beras sejak Bulan Mei 2025.
Setelah adanya gejolak dikalangan pensiunan, uang beras kembali dibayarkan untuk Bulan Mei-Juni 2025 dan Agustus-September 2025. Setelah itu, hingga 6 bulan, Oktober 2025 sampai Maret 2026, tak lagi dibayarkan uang beras. Demikian juga dengan Tunjangan Hari Raya, biasanya pembayaran dilaksanakan bersamaan dengan karyawan aktif, tapi untuk lebaran kali ini tak jelas.
Atas kebijakan direksi yang menyengsarakan pensiunan tersebut, memunculkan kemarahan dan sumpah serapah para pensiunan, digrup-grup wa. “Semoga direksi puas dengan kebijakannya menyengsarakan pensiunan, yang hidupnya memang sudah susah,” ungkap mereka.
Ketua Umum DPP KP3N H. Zulkifli Barus mengatakan, kegagalan mereka (Direksi) menyelesaikan pembayaran bantuan uang beras yang sudah 6 bulan tidak dibayar tersebut, kini mereka para direksi mencari kambing hitam, menyalahkan CEO Danantara.
Mereka yang menyalahkan itu Direksi Holding PTPN 3 maupun Direksi Falmco, dengan menimpakan kegagalan dan kesalahan kepada CEO Danantara.
Padahal otak penghentian uang beras ratusan ribu karyawan, diduga adalah mantan Dirut Holding PTPN 3 M. Abdul Ghani dan Dirut PTPN 4 Palmco Jatmiko. Keduanya meluncurkan program penghentian uang beras itu tidak melakukan kajian-kajian tentang aspek sosial.
Hendaknya para direksi melihat langsung kehidupan para pensiunan, mereka bermukim diperbatasan-perbatasan perkebuanan dan sudah tidak berdaya lagi.
Memprihatinkan, ketika kehidupan pensiunan mengenaskan, disitu pulalah M. Abdul Ghani dan Jatmiko menyetop uang beras.
Kini mereka mendorong bawahan dan koleganya, untuk mensosialisasikan bahwa belum dibayarnya 6 bln uang beras karena atasan mereka, yaitu pihak Danantara belum mau bayar, ocehan itu mereka kembangkan ke paran pensiunan.
“Padahal semua pihak mengetahui, mereka dalam hal ini Direksi lah otak dan biang kerok semuanya ini,” kata H. Zulkifli Barus mantan anggota DPRD Faraksi Partai Golkar.
Terakhir, jika bulan ini uang beras pensiunan tetap tidak dibayar juga, maka direksi dengan enteng berujar, hal itu kewenangan DANANTARA dan tak ada bukti kami pernah berjanji untuk membayarkannya.
Menurut Barus, tidak ada jalan lain, satu satunya jalan untuk mendapatkan hak adalah lawan. Para pensiunan secara bersama-sama harus melakukan demonstrasi ke Kantor eks PTPN III dan eks PTPN IV.
*Umbar Janji*
Sebelumnya, Direktur SDM Palmco Suhendri, berulangkali umbar janji dalam pertemuan dengan organisasi pensiunan penerima BOP, bahwa masalah uang beras akan segera dibayarkan, malah terakhir mengatakan akan diselesaikan secara afkoop/tebas.
Pertemuan dengan organisasi pensiunan penerima BOP dilaksanakan dari mulai Bulan Juni 2025 sampai sekarang Bulan Maret 2026, apa yang diucapkannya tak ada realisasinya.
Terakhir pertemuan diadakan tanggal 9 Maret 2026 di LPP Jogjakarta. Juga tidak membuahkan hanya berjanji, uang beras akan dibayar Bulan April 2026. Sedang, uang THR juga tak ada kejelasan.
Padahal, soal penyelesaian pembayaran uang beras, sudah pernah dikatakan akan dibayarkan akhir Bulan Januari 2026, tidak terealisasi, kemudian akhir Pebruari 2026, juga jonk.
Ketika diberitakan, direksi hanya umbar janji, ada oknum pengurus organisasi pensiunan pasang badan, dengan mengatakan, “saya tahu kali pak Suhendri, orangnya komit dengan ucapannya,” kata oknum pengurus organisasi penerima BOP, mantan staf Ex PTPN II.
“Apabila Bulan April tidak dibayarkan juga, tidak ada jalan lain, kami akan demo besar-besaran,” ucap Barus, diamini Darwin dan Budiman Harahap.
Hendaknya, jadi direksi harus bisa bermanfaat bagi orang banyak, bisa memanusiakan manusia. Meraih laba bukan bersumber dari efisiensi dan pengurangan kesejahteraan pekerja maupun pensiunan.
Tapi galilah produksi lebih giat lagi, lakukan perawatan tanaman dengan baik, pemupukan, penunasan dan menghentikan pengeluaran tak bermanfaat. Bukan mengurangi kesejahteraan, kenikmatan yang sudah dirasakan pekerja maupun pensiunan.
H. Zulkifli Barus juga menekankan, jangan ada oknum pengurus organisasi pensiunan penerima BOP, yang merasa menjadi pejuang atau menarasikan dirinya sudah berbuat untuk pensiunan. Karena apa yang mereka rasakan saat ini, adalah kenikmatan yang tak dirasakan pensiunan lainnya. Seperti menerima BOP, biaya perjalanan dan akomodasi, hingga bisa sebagai sarana berlibur. Usai rapat bisa jalan-jalan dan makan-makan, lalu mempostingnya di FB. “Karena, kalaupun tidak ada organisasi mereka, para pensiunan tetap memperjuangkan nasibnya secara ramai-ramai,” ungkap Barus geram. (02.RN).
