Jakarta, Rata News.id :
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Vidia Hafid menyatakan, pemerintah berkomitmen penuh dalam mendukung dan melindungi Pekerja Migran Indonesia dari ancaman di ranah digital.
Komitmen tersebut ditegaskannya, pada saat penandatanganan nota kesepahaman
atau Memorandum of Understanding (MoU), antara Bupati Deliserdang dr. H. Asri Ludin Tambunan bersama Menteri KP2MI Mukhtaruddin, di Aula Abdurrahman Wahid, Kantor KP2MI, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Menurutnya, Mereka adalah pejuang devisa dengan kontribusi remitansi yang besar. Data menunjukkan, remitansi tahun sebelumnya mencapai sekitar Rp. 250-253 triliun dan diproyeksikan terus meningkat,” kata Menkomdigi.
Meutya juga menyoroti tantangan jarak dihadapi keluargan para pekerja migran, sehingga penyediaan informasi yang akurat, kemudahan akses layanan serta respons cepat terhadap aduan menjadi prioritas.
Dikatakannya, hingga Desember 2025, Kementerian Komdigi telah menangani lebih dari 300 aduan terkait dengan penipuan pekerja migran, terutama lowongan kerja palsu di media sosial. “Dengan adanya MoU ini, kami berharap penguatan kanal pelaporan serta percepatan takedown konten ilegal, dapat semakin optimal,” tutupnya.
MoU kedua pihak, merupakan kesepakatan untuk melindungi para pekerja yang berasal dari Kabupaten Deliserdang diluar negeri. Apalagi, dengan adanya kerja sama ini, diharapkan semakin terbuka peluang kerja ke luar negeri bagi warga Deliserdang, tentu dengan pendampingan yang legal, aman, dan terstruktur.
Bupati Asri Ludin Tambunan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Deliserdang berkomitmen untuk memperluas peluang kerja diluar negeri, untuk masyarakat tentu dengan mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Dukungan tersebut diimplementasikan, dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), antara Bupati Deliserdang dr. H. Asri Ludin Tambunan bersama Menteri KP2MI Mukhtaruddin.
Deliserdang menjadi kabupaten pertama di Provinsi Sumatera Utara, yang menjalin nota kesepakatan dengan KP2MI, terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Bupati menegaskan, program pendampingan kerja luar negeri, merupakan bagian dari implementasi misi pembangunan Sehat Ekonominya.
“Nota kesepakatan ini berfokus pada sinergi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, beserta keluarganya, sebagai upaya membuka peluang kerja aman, terampil dan berkelanjutan bagi masyarakat Deliserdang,” ucap Bupati.
Ruang lingkup kerja sama, meliputi penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri, penyelenggaraan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) serta pelayanan penempatan bagi CPMI dan PMI.
Ditambahkan, saat ini Pemkab Deliserdang tengah menyiapkan tenaga kerja dengan kompetensi khusus, seperti operator alat berat dan tenaga las. Dari sisi perlindungan, pemerintah daerah juga melibatkan pemerintah desa, untuk memantau warganya yang bekerja di luar negeri, mulai dari keberangkatan, masa bekerja, hingga kepulangan.
“Ini bentuk kepedulian pemerintah, sekaligus jaminan bahwa negara hadir dan tidak melepas pekerja migran begitu saja,” tegas Bupati.
Sementara itu, Menteri KP2MI Mukhtaruddin menyampaikan, pekerja migran merupakan warga negara yang membawa harapan besar bagi keluarganya. Melalui kerja sama lintas sektor, pemerintah ingin memastikan para pekerja migran berangkat dengan aman, bekerja terlindungi dan kembali dengan martabat serta masa depan yang lebih baik.
“Kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian terkait, perguruan tinggi dan mitra strategis lainnya, diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya di mana pun berada”, ujar Menteri KP2MI Mukhtaruddin.(01.RN/zb).
