Jakarta, Rata News.Id.
Ketua Bidang Politik DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, SH, M.Hum angkat bicara menanggapi isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang kembali ramai menjadi perbincangan publik.
Dalam sebuah forum diskusi yang videonya viral, Bestari secara tegas membantah tuduhan tersebut dan menegaskan keaslian ijazah Presiden Jokowi.
“Pertama, saya ingin bantah judul host dulu, bahwa ijazah Jokowi palsu. Yang benar bahwa Ijazah Pak Jokowi asli, saya menggaransinya,” kata Bestari Barus dikutip dalam debat di Jakarta pada Kamis (2/10/2025).
Ia menambahkan, “besok-besok kalau diundang kami PSI datang lagi, maka harus sudah disebutkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli.”
Bestari juga menegaskan bahwa pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu merupakan tuduhan serius yang memiliki dampak hukum pidana, maka mereka yang menuduh itu wajib membuktikan tuduhannya. Jika tidak mampu memberikan bukti, maka konsekuensi hukum pidana akan menanti, para pelaku tuduhan tersebut akan dikawal masuk penjara.
“Oke, yang menuduh itu palsu, wajib membuktikan. Bila mana tidak, maka dia akan berurusan dengan hukum,” ulangnya. Selain itu, Bestari menanggapi isu intervensi politik yang sempat muncul dalam diskusi tersebut. Menurut mantan politisi Nasdem istilah “intervensi politik” sebaiknya tidak digunakan secara sembarangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Tinggal kita begini sajalah, quote-unquote intervensi politik itu yuk kita artikan secara bersama-sama saja apa gitu,” ujarnya.
Bestari menegaskan bahwa bagi PSI, Jokowi merupakan sosok teladan sekaligus patron politik yang menjadi panutan. Semua orang tau, pengalaman Jokowi yang telah menjabat mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga dua periode sebagai Presiden RI adalah kapasitas yang luar biasa dan patut dihargai.
“PSI meletakkan Pak Jokowi sebagai patron panutan. Dalam melaksanakan agenda-agenda besar PSI ke depan untuk menang pemilu, untuk membawa aspirasi rakyat, kami gak mau kemudian ada orang sembarangan bicara kesana-kemari yang menjatuhkan beliau. Mereka Kami buat akan berhadapan dengan hukum,” ujar Bestari.
Mengenai tudingan bahwa langkah PSI bisa dianggap sebagai intervensi politik, Bestari mengatakan hal tersebut wajar terjadi. Namun, pada akhirnya rakyatlah yang akan memberikan penilaian. “Kalau dibilang ini intervensi, silahkan saja. Toh nanti masyarakat akan melihat, karena intervensi itu konotasinya buruk. Kita tidak mau begitu. Kita mengawal Pak Jokowi, kita ingin belajar dari beliau tentang pengalaman memimpin rakyat,” pungkasnya.(01/RN-zb)
Wakil Ketua DPP Bidang Politik PSI Bestari Barus, SH, M.Hum.
