Unjuk rasa ribuan masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, meminta Bupati menurunkan tarif Pajak Bumi Bangun, mendapat perhatian Pemerintah Pusat.
Jakarta, Rata News.id :
Pimpinan DPR dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah melakukan rapat evaluasi, atas kebijakan Bupati Pati Sudewo, yang menimbulkan protes warga. Pimpinan DPR juga meminta Mendagri, melakukan mitigasi kebijakan daerah, berpotensi menimbulkan kegaduhan.
Pimpinan DPR yaitu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku, sudah menggelar rapat evaluasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait polemik Bupati Pati Sudewo.
Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan, yang dibuat Sudewo mendapatkan respon sangat keras dari masyarakat. Kebijakan serupa juga terjadi di sejumlah daerah lainnya.
“Tadi kami sudah rapat evaluasi dengan Mendagri, mengenai beberapa hal perkembangan di daerah-daerah lain, yang kemungkinan ada kebijakan serupa,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini, meminta kepada Mendagri untuk mengambil langkah mitigasi yang dianggap perlu.
“Dan sudah kita minta kepada mendagri untuk mengambil langkah-langkah dianggap perlu, untuk memitigasi hal yang sama,” ujar Dasco.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengingatkan, agar polemik yang terjadi akibat kebijakan Bupati Pati Sudewo jangan sampai ditunggangi kepentingan politik.
Pernyataan ini disampaikan Tito, setelah berkomunikasi dengan Bupati Sudewo dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, imbas polemik kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) mencapai 250 persen.
“Ya, saya langsung telepon, Pak Bupati, Pak Gubernur. Saya tanyakan kenapa mekanismenya seperti itu,” ucap Tito saat ditanya wartawan pada Kamis (14/8/2025). (02.RN/sty/bn).
