Diragazza Flore - IMG 20250621 WA0002
NasionalPolitikSumatera Utara

40.000 Pensiunan Karpel eks PTPN III dan eks PTPN IV Gantungkan Harapan Pada PB P3RI,
Fraksi Golkar Minta Erick Tohir Copot  Dirut Jatmiko

Ads Bouquet Diragazza - IMG 20250621 WA0002

MEDAN, RATA NEWS.ID
Sedikitnya 40 ribu orang pensiunan Karyawan Pelaksana (Karpel) Perkebunan eks PTPN III dan eks PTPN IV di Sumatra Utara, menggantungkankan harapan mereka kepada Pengurus Besar (PB) Persatuan Purna Karya Perkebunan Republik Indonesia (PB P3RI) untuk memperjuangkan bantuan uang  beras yang dihapus Dirut  Holding PTPN IV Palm Co Jatmiko Krisna Santoso mulai  bulan Mei kemarin, kiranya  dapat kembali  diberikan  kepada para pensiunan  sebagaimana  yang telah berlangsung selama  puluhan tahun ini.

40.000 Pensiunan Karpel eks PTPN III dan eks PTPN IV Gantungkan Harapan Pada PB P3RI,<br>Fraksi Golkar Minta Erick Tohir Copot  Dirut Jatmiko - img 20250629 1424387274134940480297624
H. ZUlKIFLI BARUS

Ketua Umum  Komunitas Peduli Pensiunan Perkebunan Nusantara (KP3N) H. Zulkifli Barus mengatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan Media, Minggu (29/6) di Medan, terkait rencana pertemuan  PB P3RI dengan jajaran direksi Holding PTPN III yang akan dilaksanakan, Rabu (02/7) di  Gedung Agro  Holding Perkebunan jalan Rasuna Said Jakarta.

H. Zulkifli Barus didampingi  Kordinator Pensiunan eks PTPN IV Syahrial Dhalimunte, Kordinator  Pensiunan eks  Kandir PTPN III Rudianto,  Kordinator  Pensiunan Deser 2 Kabupaten  Deli Serdang – Sergei  Tumiran menyebutkan, sikap P3RI dinilai terbuka dan berani  menolak kebijakan  Jatmiko Krisna  Santoso yang menghentikan bantuan uang beras   pensiunan. Penolakan organisasi P3RI itu dinyatakan  secara terbuka dan tertuang dalam surat P3RI Korwil I Sumatra nomor 12/P3RI/Korwil I/2025, ditanda tangani Koordinator Wismar Azial, perihal penghapusan bantuan uang beras.

“Penolakan Korwil I Sumatra ini, lebih lanjut Zulkifli Barus meyakini, akan menjadi pedoman Ketua Umum  PB P3RI Selamat Purwadi   mengambil keputusan  pada pertemuan dengan direksi Holding PTPN III. Sebagai organisasi tertua PB P3RI merupakan  tempat kami menggantungkan harapan, serta  kami  optimis dan “aqul yakin”  bahwa PB P3RI tidak akan  berseberangan dengan aspirasi puluhan ribu pensiunan eks PTPN III dan eks PTPN IV yang menginginkan  uang beras dibayar  rafel.

Menurut H. Zulkifli Barus yang juga Pemred/Penanggung Jawab Media Rata News,  Pak Selamat Purwadi dan  pengurus P3RI lainnya paham betul kondisi puluhan ribu pensiunan BUMN perkebunan yang mayoritas Lansia. Mereka hidup dibawah garis kemiskinan, gaji bulanan hanya Rp.300.000 – Rp.500.000, itupun sudah diagunkan ke Bank atau Rentenir. Bantuan  uang beras yang hanya dua ratusan ribu rupiah itu untuk makan sehari – hari. Miris hati ini melihatnya, dinegri yang makmur ini, sampai hatinya Dirut Jatmiko Santoso menyetop bantuan beras untuk orang-orang yang mayoritas  tak berdaya, dan keseharian mereka hanya tinggal dirumah di desa desa diseputar perkebunan, kata Barus.

Tidak ada  lagi dihati rasa empati, lanjutnya, tidak ada  lagi rasa kasih sayang diantara sesama, tidak ada lagi yang peduli kepada orang-orang yang dahulu bekerja membangun peradapan perkebunan hingga   keseantero tanah air, bahkan  sampai  kemanca negara, sehingga  Sumatra Utara  disebut – sebut sebagai  Pionir pengembangan Perkebunan dinusantara. 

Oleh karenanya, puluhan ribu pensiunan perkebunan BUMN di Sumatra Utara menggantungkan harapan kepada Ketua PB P3RI Selamat Purwadi bersama pengurus lainnya, insya Allah mereka tetap  istiqomah dan menjadikan perjuangan membela para pensiunan ini sebagai ladang ibadah, ujar Zulkifli Barus.

Sementara, Kordinator pensiunan Kabupaten Deli Serdang dan Sergei  Tumiran mengungkapkan, para pensiunan menunggu jika pertemuan direksi Holding dan PB P3RI tidak ada titik temu, dan  gajian  bulan Juni ini bantuan uang beras tidak juga dibayar, maka kami para pensiunan yang bermukim di Kabupaten Deli Serdang dan Sergei akan turun berunjuk rasa ke Kantor DPRD Sumut, karena saluran organisasi sudah tertutup, tegasnya.

Kordinator peduli  pensiunan Karpel  eks Kandir PTPN III Rudianto mengatakan hal yang sama. Menurutnya,  para relawan pensiunan Karpel saat ini   telah membentuk kelompok,  setiap kelompok berjumlah 25 orang pensiunan  hingga mudah mengkoordinirnya. Mereka sudah menyatakan siap untuk bergerak dan bergabung dengan pengunjuk rasa lainnya, kata Rudi.

Mantan Ketua SPBUN eks Kandir PTPN IV dan  Kordinator/Relawan  Peduli Pensiunan Perkebunan  Kota Medan dan sekitarnya Syahrial Dalimunthe mengatakan, pihaknya sudah konsolidasi dengan para pensiun, bukan hanya pensiunan Kandir, tetapi  juga para pensiunan diunit-unit dan kami siap berdomentrasi bergabung dengan teman teman pensiunan eks PTPN III.

Ia menyebutkan bahwa pihaknya pada 22 Mei 2025 sudah menyurati  RH PTPN IV di Jalan Suprapto Medan serta mengingatkan bantuan beras buat pensiunan yang mereka terima sudah berlangsung cukup lama, ditetapkan oleh direksi PTPN IV melalui surat nomor : 04.13/Kpts77/2016.

Bantuan tersebut diberikan  karena gaji pensiunan sangat kecil, jauh dibawah UMR. Apalagi rata rata gaji yang diterima sebagian untuk membayar utang pinjaman kepada Bank. Sikap Dirut sekarang dinilai kejam dan tidak berprikemanusiaan teruntuk para pensiunan, utamanya kepada yang sudah Lansia. Seharusnya Dirut yang sekarang mau belajar tentang Tri Dharma Perkebunan serta tidak melupakannya.

Apalagi  pada mukadimah berdirinya PTPN IV tercatat bahwa keberadaan perusahaan perkebunan itu  bukan semata – mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk mensejahterakan   masyarakat, karyawan berikut pensiunan perkebunan, kata Syahrial.

Nasib yang dialami para pensiunan Karyawan Pelaksana Perkebunan BUMN eks PTPN III dan eks  PTPN IV   menarik perhatian Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatra Utara
H. Irham Buana Nasution, SH, M. Hum dan Mikail Tantra Perlindungan Purba, SH.

Keduanya meminta Meneg BUMN Erick Tohir memberhentikan sebagai  Dirut Sub Holding PTPN IV Palm Co Jatmoko Krisna  Santoso karena tidak  dapat bersikap adil dalam hal penghapusan  bantuan  beras terhadap pensiunan  Karyawan Pelaksana eks PTPN III dan eks  PTPN IV.

Direktur Utama Holding PTPN III Persero yang baru Denaldy Mulino Dauna, sebaiknya membatalkan penghentian bantuan uang beras  tersebut, dan memberikannya seperti semula, sehingga tidak menimbulkan keresahan dan kegaduhan  dikalangan pensiunan perkebunan BUMN  daerah provinsi  Sumatra utara. Jatmiko tidak faham   dan tidak selaras dengan oreantasi pembangunan Pemerintahan  Presiden Prabowo Subianto yang mempunyai komitmen memberantas kemiskinan. Bukan sebaliknya, kata Irham Buana, Jatmiko menambah kemiskinan di Sumatra Utara.

Irham Buana  dan Mikail Purba merespon   penolakan Korwil  I  P3RI Regional I s/d IV Sumatra, terkait dengan tindakan PT.   Palm Co yang secara sepihak telah menghapus bantuan beras kepada pensiunan karyawan BUMN yang selama berpuluh tahun sudah mereka terima.

40.000 Pensiunan Karpel eks PTPN III dan eks PTPN IV Gantungkan Harapan Pada PB P3RI,<br>Fraksi Golkar Minta Erick Tohir Copot  Dirut Jatmiko - img 20250629 1424597906427664393654531
IRHAM BUANA NASUTION

Kata Irham Buana, yang juga mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan dan Ketua KPU Sumut, para Purna Karya eks PTPN III dan IV jumlahnya cukup besar di Provinsi Sumatra Utara, bahkan dari dua eks PTPN tersebut para pensiunan karyawan pelaksana mencapai  40.000 ribu jiwa, belum termasuk batih/keluarganya.

Mereka ada  tersebar  di Kota Medan, di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Simalungun, Labura, Labuhan Batu Induk, Labusel, Tapsel, Madina, dan Langkat,  dibawah naungan   Sub Holding PTPN  III yaitu PT Palm Co yang  bermarkas di Jakarta, kata  Wakil Ketua DPRD Sumut priode 2020 – 2024 ini.

Ditambahkan Irham, kebijakan Dirut  Jatmiko Santoso, yang menghapus bantuan beras   kurang tepat dan sangat emosional. Sebab sebagai pimpinan puncak di Perkebunan BUMN, mereka seharusnya memiliki jiwa empati terhadap kehidupan puluhan ribu pensiunan perkebunan BUMN  yang  mayoritas  hidup dibawah garis kemiskinan.


Selama ini, lanjut Irham, mayoritas para pensiunan menerima  uang pensiunnya hanya Rp.300.000 – Rp.500.000 setiap bulan. Betapa memprihatinkan kehidupan para  pensiunan eks PTPN di Sumatra Utara. “Meski sudah demikian, masih juga dihapus   uang beras yang hanya 15 Kg/bulan, sedangkan janda 8 kg/bulan, itupun sebagian dipotong  untuk dibayarkan  iyuran BPJS. “Dimana keadilan BUMN perkebunan, tanya Irham.

Menurutnya, saat ini puluhan ribu pensiunan eks PTPN di Sumatra Utara yang rata-rata sudah Lansia hidupnya semakin menderita, akibat kelakuan dan kebijakan   Jatmiko Krisna Santoso, yang tidak berbanding lurus dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan sikapnya sebagai  pimpinan tertinggi di Perusahaan  Badan Usaha Milik Negara   bertolak belakang dengan  Kepala Negara Prabowo Subianto, bahkan terkesan membangkang.

Padahal saat ini kondisi  perekonomian Indonesia  dan daya  beli masyarakat melemah. Ditengah kondisi seperti ini,  pemerintahan  Prabowo Subianto menggelontorkan bantuan dana kepada masyarakat sebesar 10,72 triliun untuk mensubsidi  para pekerja/buruh, yang akan direalisasikan pada bulan Juni – Juli. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) karena daya beli masyarakat rendah pada bulan Juni – Juli masing-masing BSU itu Rp.600.000/bulan.


Namun, kebijakan Dirut Palm Co Jatmiko  Santoso sebaliknya, Ia  sejak bulan Mei 2025 menghentikan bantuan uang beras  terhadap pensiunan karyawan pelaksana eks PTPN III dan IV, yang kehidupan sehari-harinya sudah kembang-kempis, dibawah garis kemiskinan, ujarnya.

40.000 Pensiunan Karpel eks PTPN III dan eks PTPN IV Gantungkan Harapan Pada PB P3RI,<br>Fraksi Golkar Minta Erick Tohir Copot  Dirut Jatmiko - img 20250629 1425167043937293271771836
MIKAIL TP PURBA

Anggota Fraksi Golkar DPRD Sumut lain Mikail TP.  Purba,  SH mengatakan senada dan Ia menghimbau Dirut  Jatmiko menarik kembali kebijakan yang menghapus bukukan bantuan uang beras terhadap pensiunan Karpel eks PTPN III dan IV. Hal itu penting untuk dan demi kemanusiaan, dimana kita ketahui mayoritas para pensiun itu sudah Lansia dan hidup dibawah garis kemiskinan. Kalau perlu jajaran direksi melihat kehidipan mereka secara langsung  yang rata – rata3 bermukim diperbatasan perkebunan BUMN.

Mikail TP Purba yang  diketahui  pendiri OKP DPP Ikatan Pemuda Nasional menyebutkan,   Ia  cukup mengenal dan mengetahui karakter masyarakat perkebunan BUMN, termasuk para pensiunannya. “Mereka pekerja keras, ulet dan jujur,  disiplin, loyal serta patuh atas peraturan. Namun sejauh ini system penggajian/pengelolaan tabungan pensiunan perkebunan berbeda dengan Taspen ASN,  sehingga uang pensiun perkebunan tidak mencukupi untuk hidup mereka.

Sebab itu, para pimpinan perusahaan terdahulu membuat kebijakan membantu pemberian uang beras kepada karyawan pelaksana.  Namun entah  apa yang melatar-belakangi pikiran  jajaran direksi, sehingga  bantuan kemanusiaan berupa beras itu oleh Jatmiko dihentikan dengan alasan,  pemberian bantuan tersebut melanggar aturan.

Mikail Purba dan Irham Buana menghawatirkan Kebijakan Jatmiko  dapat memantik amarah masyarakat perkebunan yang simpatik terhadap nasib pensiunan hingga terjadi protes dengan melakukan  demontrasi besar-besaran, sehingga dapat mengganggu ketenangan di Sumut.

Kedua politisi Partai Golkar Sumut itu meminta Mentri BUMN Erick Tohir mengkaji dan  mengevaluasi kinerja Sujatmiko Krisna Santoso, perlu diganti karena berdasarkan informasi dari masyarakat Sumut, sejak Palm Co dibentuk, banyak kebijakan-kebijakannya yang bukan hanya merugikan para pensiunan saja, tetapi kepada SPBUN juga, bahkan  pihak mitra kerja Palm Co utamanya pengusaha kecil dan menengah mengeluh, kata Mikail Purba.(01/RN)

GPAYM - IMG 20250705 WA0003
GPAYM KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI - IMG 20250701 WA0024

Leave A Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Related Posts