Tebingtinggi, Rata News.id :
Walikota Tebingtinggi H. Iman Irdian Saragih, menetapkan batas waktu ketat untuk penyerahan bantuan susulan kepada korban banjir, dengan target distribusi selesai selambat-lambatnya pada Rabu, 10 Desember 2025.
Keputusan ini diambil, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) mendesak dipimpin langsung oleh Walikota di Ruang Mawar, Lantai III, Gedung Balai Kota, Senin sore (08/12/2025).
Dalam arahannya, Walikota menekankan pentingnya keseriusan dan kecepatan dalam proses pendistribusian yang tinggal menyisakan dua hari.
“Lakukan pendataan, hari Rabu sudah terdistribusi, langsung diserahkan ke kelurahan. Saya minta lebih serius bekerja dan sungguh-sungguh, menjalankan untuk kemaslahatan umat, kebaikan terhadap masyarakat,” pesannya.
Walikota secara tegas menekankan, akuntabilitas dan meminta seluruh peserta rapat, terdiri Kepala OPD, Camat, Kabag, dan Lurah untuk bekerja serius dan segera melakukan perbaikan serta penambahan pendataan, khususnya bagi warga belum menerima bantuan.
“Tolong ini dikerjakan dengan serius, jangan main-main. Untuk perihal SPJ (Surat Pertanggung Jawaban), silahkan dibuat sesuai riil. Artinya, kita benar saja disalahkan, apalagi yang salah. Dan juga, kita tidak ingin Bapak/Ibu bermasalah dengan hukum,” tegas Walikota.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) H. Erwin Suheri Damanik, merinci kesiapan logistik yang akan disalurkan. Ia menjelaskan bahwa bantuan logistik saat ini tersedia dari Bapanas (Badan Pangan Nasional) sebanyak 10.500 sak (hasil repacking di kilang padi). Tambahan logistik juga berasal dari gudang BPBD 1.000 sak dan dari Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 4.000 sak.
Lebih lanjut dijelaskan Sekda, pendataan yang telah divalidasi akan menentukan jumlah dropping (pengantaran barang) di setiap kelurahan. Mekanisme pengantaran akan menggunakan mobil pick-up dan Dalmas, dengan pengawalan dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub).
“Berapa masing-masing kelurahan, apakah pengantaran mobil pick-up, pakai Dalmas dan nanti ada Satpol PP dan Dishub untuk petunjuk arah. Saran kami, ada yang mengawal rute di pick-up,” kata Sekda.
“Terkait dengan konsumsi makan, menjadi tanggung jawab dari masing-masing OPD terhadap petugas yang di BKO (Bawah Kendali Operasi)-kan,” tambahnya.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Marimbun Marpaung, menggarisbawahi perlunya Surat Keputusan (SK) Walikota terkait semua bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Bapanas sebagai dasar pertanggungjawaban.
Ia juga menyarankan, agar setiap OPD penanggung jawab beras memiliki SK daftar orang penerima, sebagai antisipasi jika data diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Marimbun juga menyampaikan, agar waktu untuk pembagian dibatasi dan dijadwalkan. Terkait hal ini, Marimbun berharap Dinas Kominfo dapat menginformasikan kepada masyarakat melalui platform yang tersedia.
“Pembagian kita batasi, nanti dibuat jadwal. Dinas Kominfo bisa menyampaikan, bahwa bantuan ini diterima di kelurahan masing-masing. Tapi ada serah terima dulu dari BPBD, karena memang BPBD untuk penyaluran,” jelas Marimbun Marpaung. (26.RN/Jsin).
