Medan, Rata News.id :
Keuangan organisasi pensiunan Dewan Pimpinan Nasional Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (DPN FKPPN) dan Koperasi Purna Nusa Jaya (KPNJ) FKPPN, dinilai tidak transfaran, perlu diaudit oleh Dewan Pengawas FKPPN.
Organisasi kemasyarakatan (ormas) wajib membuat laporan keuangan setiap tahun, untuk pemberi bantuan dan pengurus/ anggota organisasi.
Secara umum, laporan keuangan dibuat untuk periode akuntansi tahunan, meskipun dalam operasional internal bisa dibuat secara bulanan atau triwulanan, sesuai kebutuhan manajemen organisasi.
Laporan keuangan ormas (organisasi nirlaba) di Indonesia, mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Nirlaba, khususnya ISAK 35, yang mengatur format dan isi laporan.
Laporan ini bertujuan menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi para penyumbang, anggota, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan untuk menilai kinerja dan akuntabilitas organisasi.
Sebagai Stackholder resmi perusahaan, Satuan Pengawasan Intern (SPI) PTPN III Persero Holding Perkebunan Nusantara, diminta mengaudit Keuangan FKPPN yang dananya bersumber dari Bantuan Operasional Pembinaan (BOP) Perusahaan.
Hal ini dikatakan Ketum DPP KP3N H. Zulkifli Barus, karena mendapat informasi dari beberapa pengurus FKPPN, bahwa Bendahara Umum DPN FKPPN Paijo, tidak transfaran dalam mengendalikan keuangan organisasi. “Tidak ada laporan keuangan tahunan, agar diketahui seluruh anggota. Kalau ditanya, tak pernah direspon. Malah pernah ketika rapat bertempat di Mesh Kapten Muslim beberapa waktu lalu, saat ditanya soal keuangan, dijawab harus ada izin Ketum,” ungkap beberapa pengurus.
Dikatakan beberapa pengurus FKPPN, DPN FKPPN setiap tahunnya mendapat gelontoran dana BOP dari PTPN III Persero Holding Perkebunan Nusantara, sebesar Rp. 180 Juta, sedang 13 DPW FKPPN menerima masing-masing Rp. 60 Juta. “Pemakaian dana ini perlu diaudit Dewas FKPPN maupun SPI, untuk apa saja penggunaanya,” sebut Zulkifli Barus, pensiunan Kandir Ex PTPN III Medan, yang juga salah seorang pendiri FKPPN.
Masih menurut Zul Barus, beberapa pengurus FKPPN menyebutkan, bahwa rapat organisasi bisa dihitung jari setiap tahunnya. “Kalau rapat, paling makan nasi bungkus dan gorengan, tidak lebih. Pernah juga, saat mengikuti Rapimnas di Pekanbaru, pulangnya rombongan makan nasi kemarin, saat berada di Rest Area, siang hari,” ungkap Barus, seperti disampaikan pengurus DPN.
Beberapa pengurus DPN FKPPN, baik yang sudah keluar maupun masih aktif menyebutkan, bila sudah berurusan dengan Bendahara terkait duit, sangat sulit. “Sering berkelit dengan berbagai alasan. Tapi kalau loyalisnya, semua lancar-lancar saja,” sebut mereka, tak ingin disebut namanya, yang juga menyebutkan pernah terjadi, ketika pengurus melakukan perjalanan organisasi ke Riau, susah sekali meminta penggantian uang jalannya.
Hal ini perlu mendapat perhatian serius Ketum DPN FKPPN Serta Ginting, untuk meninjau posisi Bendahara Umum. “Hanya Ketum yang bisa mengatasi ini,” ucap mereka.
*Koperasi*
Sedang untuk menelisik keadaan koperasi, Bapem Koperasi perlu turun tangan, untuk melihat sejauh mana kegiatan operasionalnya. “Karena setiap tahun RAT dilaksanakan. Tapi hanya sekedar kamuflase saja, untuk menunjukkan bahwa koperasi sudah melaksanakan RAT, daftar peserta dan tandatangan ada, walau numpang pada kegiatan lain,” ungkap beberapa Pengurus FKPPN.
Ditambahkan, para pengurus DPN FKPPN juga bertanya-tanya, siapa saja anggota koperasi dan apakah ada uang pangkal dan atau iuran pokok serta wajibnya. “Gak tau kami soal koperasi dan siapa saja anggotanya, cuma Paijo yang tau itu,” ucap mereka.
Karena semua aktifitas koperasi itu dirancang sendiri Ketuanya, dibantu beberapa orang yang begitu sangat loyal. Kebetulan Ketua Koperasi Paijo, juga merangkap sebagai Bendum DPN FKPPN, sehingga sangat mudah kalau urusan duit untuk loyalis. “Sepertinya koperasi miliknya sendiri,” ucap mereka.
Koperasi setiap bulan atau tahun, harus membuat laporan neraca koperasi, dikenal sebagai laporan posisi keuangan, menyajikan posisi keuangan koperasi pada tanggal tertentu, seperti pada akhir tahun buku. “Laporan ini digunakan untuk menilai kesehatan keuangan dan kinerja koperasi,” jelas Zulkifli Barus. (02.RN).
