Jakarta, Rata News.id :
Cair! Bantuan Sosial (Bansos) untuk 35,04 Juta Keluarga Miskin Indonesia, kata Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Lalu bagaimana nasib pensiunan PTPN? Apakah mereka bisa mendapatkan?
Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya memastikan, Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) ke 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mulai cair Senin (20/10/2025).
“Dalam 3 bulan ini, Oktober, November, Desember, akan ada tambahan bantuan langsung tunai. Jadi intinya adalah, 3 bulan itu mereka berhak masing-masing per-bulannya mendapatkan Rp. 300 ribu. Nanti mulai hari Senin (20/10/2025), dapat diambil, berarti sekali ambil langsung dapat Rp. 900 ribu,” ujar Teddy di Tangerang, Minggu (19/10), seperti dikutip Antara .
BLTS diberikan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Program ini diluncurkan pada, Jumat (16/10/2025), oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
“Sudah ditelepon langsung oleh Pak Mensos, bank-bank Himbaranya, kemudian kantor Pos juga, jadi sudah dapat dipastikan hari Senin, dan hari-hari selanjutnya uangnya, BLT-nya sudah dapat langsung diterima, dan tentunya sesuai yang diharapkan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.
Bantuan bernilai lebih dari Rp. 30 triliun itu, sambung Teddy, merupakan hasil dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun ini. “Jadi totalnya tadi untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat itu senilai Rp. 30 triliun lebih,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menjelaskan, pemerintahan Presiden Prabowo sangat memperhatikan kebijakan untuk masyarakat miskin. Oleh karena itu, pemerintah terus menambah bantuan untuk kelompok paling bawah, sebagai penerima manfaat.
“Pagu anggaran tahun 2025 ini ada Rp. 71 triliun, untuk 20 juta KPM. Tapi di era Bapak Presiden Prabowo, itu diinvestasikan menjadi Rp. 110 triliun lebih dan ini mungkin terbesar sepanjang sejarah,” ujarnya.
*Nasib Pensiunan Karyawan PTPN*
Cairnya Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) ke 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM), apakah bisa juga didapatkan oleh Pensiunan Karyawan Pelaksana PTPN?
Hasil penulusuran Wartawan Rata News.id dilapangan, puluhan ribu pensiunan karyawan pelaksana PTPN, sejak awal adanya bantuan langsung tunai disalurkan, tidak pernah mendapatkan. Apa sebab ?
Beberapa pensiunan menyebutkan, setiap kali coba mendaftarkan diri ke RT/RW atau Kades/Lurah untuk memperoleh BLT selalu ditolak, dengan alasan bahwa di KTP dalam objek kerja tertulis Pensiunan BUMN. Artinya mereka masih punya gaji, kata para pejabat lingkungan dan kelurahan.
Padahal, puluhan ribu pensiunan karyawan pelaksana PTPN, saat ini besaran gaji pensiunnya dibawah Rp. 500 ribu. “Mereka hidup dibawah garis kemiskinan. Bertahun-tahun mereka telah menjalani masa pensiun, tapi gaji/ manfaat pensiunnya tidak pernah naik,” ucap banyak pensiunan di Sumatra Utara.
Walau mayoritas dari ratusan ribu pensiunan karyawan pelaksana PTPN sulit mendapatkan BLT dari pemerintah, tapi ada juga sebagian kecil pensiunan mendapatkannya.
Sekitar hanya 700 an orang, dari ribuan pensiunan Ex PTPN 8 Jawa Barat, saat ini bisa memperoleh BLT dari pemerintah. Kenapa bisa ? “Mereka bisa mendapatkan BLT, setelah mengganti KTP dengan yang baru dan objek pekerjaan ditulis wiraswasta atau mocok-mocok. Tapi tidak bisa semua pensiunan dapat, karena keterbatasan blanko KTP,” ujar H. Muchlis Muchtar, seorang Wakil Ketua Umum organisasi pensiunan perkebunan.
Sementara itu, beberapa pensiunan PTPN di Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebingtinggi, bisa mendapatkan BLT atau Bantuan sosial lainnya, walau objek pekerjaan di KTP tidak dirubah, dari Pensiunan BUMN menjadi pekerjaan lainnya. “Sebenarnya, itu tergantung Kepala Lingkungan nya saja, karena dilihat dari kehidupan sehari-hari pensiunan tadi, apakah layak di beri BLT,” ucap seorang janda pensiunan karyawan pelaksana.
Sedang pensiunan karyawan pelaksana di Kawasan Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagian kecil ada dapat BLT, namun ribuan lainnya tidak bisa dapat. “Tergantung perangkat desa atau kelurahannya. Kalau dilihat rumah pensiunan berdinding tembok batu, tidak bisa dapat, apalagi dilihat objek pekerjaan di KTP yaitu pensiunan BUMN, sangat miris memang kondisi pensiunan, padahal rakyat Indonesia juga,” ucap Surip Hartono, seorang pensiunan dari Kebun Hapesong.
Melihat kondisi kehidupan pensiunan karyawan pelaksana PTPN yang sangat memprihatinkan, Ketua Umum Komunitas Persaudaraan Pensiunan Perkebunan Nusantara (KP3N) H. Zulkifli Barus menghimbau pemerintah daerah, untuk bisa membantu pensiunan karyawan pelaksana perkebunan mendapatkan BLT. “Mereka memang sangat miskin dan sangat membutuhkan bantuan pemerintah,” ujar Barus.
Ditambahkan Zul Barus, pensiunan karyawan pelaksana PTPN sangat layak diberi BLT. Saat ini saja, para pensiunan karyawan pelaksana PTPN, telah dizolimi Direktur Holding PTPN III dan Direktur Sub Holding PTPN IV Palmco Jatmiko Krisna Santosa, dengan tidak membayarkan bantuan uang beras selama 4 bulan.
“Mereka berjanji akan mencarikan solusi, tapi sampai sekarang tak ada realisasinya. “Sudahlah gaji pensiun, berpuluh-puluh tahun tak naik-naik, ini bantuan uang beras yang cuma Rp. 200 ribu pun dihapus. Sangat zolim para direksi PTPN,” kata Barus geram, sembari menyebutkan saat ini bantuan Top Up Kesehatan juga akan ditiadakan. “Kita segera turun kejalan, jika kesejahteraan pensiunan dipereteli terus,” pungkas Barus. (02.RN/sty/cnni).
