JAKARTA, RATA NEWS.ID ; Pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pada puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Lapangan Satuan Latihan Korps Brigade Mobil (Satlat Korbrimob) Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Selasa (1/7/2026), mendapat perhatian dan apresiasi luas dari masyarakat. Pidato presiden dibacakannya melalui teks tersebut, di kutip dari YouTube jpnncom11, Sabtu (4/7/2026).
Pesan-pesan disampaikan Presiden dinilai mencerminkan komitmen kuat terhadap cita-cita penegakan hukum berkeadilan dan berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bahwa hukum harus menjadi pelindung bagi masyarakat, khususnya kelompok yang lemah dan rentan.
Ia mengingatkan, bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah namun tumpul ke atas, serta tidak boleh menjadi instrumen hanya menguntungkan mereka yang memiliki kekuasaan maupun kekuatan ekonomi.
”Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka yang memiliki uang.
Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik, tidak boleh digunakan untuk kepentingan kelompok mana pun. Tidak boleh ada kriminalisasi, penyalahgunaan wewenang dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden juga kembali menekankan, bahwa rakyat kecil yang mencari keadilan harus memperoleh perlindungan negara. Menurutnya, aparat penegak hukum memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk melayani masyarakat, secara adil tanpa membedakan status sosial maupun kedudukan seseorang.
Pidato tersebut dinilai mencerminkan kepemimpinan yang memiliki keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan dan supremasi hukum.
Harapan Presiden, agar seluruh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan, bekerja secara profesional, independen dan berintegritas, menjadi pesan penting yang patut diapresiasi.
Namun demikian, pesan moral disampaikan Presiden juga menjadi cermin, atas berbagai persoalan penegakan hukum yang hingga kini masih dirasakan masyarakat.
Dalam praktiknya, masih muncul anggapan bahwa hukum lebih tegas terhadap masyarakat kecil, sementara penanganan perkara melibatkan pejabat, pemilik modal atau pihak yang memiliki kekuatan politik, sering kali berjalan lambat bahkan terkesan tidak menyentuh akar persoalan.
Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa tantangan terbesar pemerintah bukan sekadar menyampaikan komitmen dalam pidato kenegaraan, melainkan memastikan seluruh kebijakan dan implementasi penegakan hukum, benar-benar selaras dengan prinsip keadilan disampaikan Presiden.
Reformasi hukum harus diwujudkan secara nyata melalui pengawasan ketat, pemberantasan praktik penyalahgunaan wewenang serta penindakan tanpa pandang bulu, terhadap setiap pelanggaran hukum.
Publik berharap, arahan Presiden Prabowo tidak berhenti sebagai seruan moral semata, tetapi menjadi landasan bagi perubahan nyata dalam sistem penegakan hukum nasional.
Konsistensi antara visi Presiden dengan pelaksanaan di lapangan, akan menjadi ukuran keberhasilan pemerintah dalam menghadirkan keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
Puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tersebut, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan turut dihadiri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, para menteri Kabinet Merah Putih serta Presiden ke-7 RI Ir. H. Joko Widodo. (Pewarta : H. Eddi Gultom).
