Medan, Rata News.id :
Tiga Ratusan Pensiunan Karyawan PTPN IV Palmco Regional I dan 2 Medan, mewakili puluhan ribu pensiunan Eks PTPN III dan IV Medan, V Pekanbaru dan VI Jambi, yang datang dari kebun/unit di sekitar Sumatera Utara, juga bergabung pensiunan dari Eks PTPN II Tanjungmorawa, melakukan unjukrasa, menuntut agar uang beras segera dibayarkan, di Depan Kantor Pusat PTPN IV Palmco Regional 2, Jalan Letjen Suprapto, Medan, Senin (6/4/2026).
Kehadiran para pengunjukrasa, yang murni para pensiunan perkebunan tanpa ada pendompleng, secara bergelombang, lalu berkerumun didepan Kanpus Regional 2. Aparat kepolisian dari Polrestabes Medan, sejak pagi hari sudah bersiaga di pintu masuk, dilengkapi mobil taktis dihalaman kantor.
Sedang beberapa pejabat dan pegawai Kanpus Regional 2, memantau di Pos Pengamanan. Tidak tampak Region Head 2 Budi Susanto, maupun perwakilan Region Head 1.
Persis di pintu gerbang yang terbuka sedikit, berjajar Polwan cantik, dengan ramah dan penuh senyum bersiaga, berhadapan dengan pengunjukrasa, terdiri ibu-ibu dan bapak-bapak pensiunan, yang sudah tua renta.
Unjukrasa dimulai pukul 10.00 wib tersebut, menampilkan tiga orang orator, yaitu H. Zulkifli Barus, Ketua Umum DPP Komunitas Persaudaraan Pensiunan Perkebunan Nusantara (KP3N)/mantan Anggota DPRD Deliserdang dari Partai Golkar, Budiman Harahap, SH, Ketua Umum Persaudaraan Pensiunan Karyawan Perkebunan Nusantara (PPKPN) 4 dan Ketua Aksi Unjukrasa Syahrial Dalimunthe.
Ketiga orator yang tampil secara bergantian, dengan semangat dan penuh energik tersebut, senada meminta agar Direksi PTPN IV Palmco segera membayarkan uang beras pensiunan yang sudah berjalan 7 bulan. “Jika tidak dibayarkan secepatnya, maka aksi kembali akan digelar, dengan jumlah orang lebih banyak lagi,” teriak Barus lantang, seraya menyebutkan perhitungannya juga harus dibahas bersama.
Ketua Aksi Syahrial Dalimunthe juga mengungkapkan, agar Direksi PTPN IV Palmco tidak menganggap para pensiunan sebagai beban perusahaan. “Jangan kami dianggap sebagai beban perusahaan, karena kami juga ikut membangun dan membesarkan PTPN,” cetus Syahrial Dalimunthe.
Ketua Umum DPP KP3N H. Zulkifli Barus, secara tegas juga meminta Presiden RI Bapak Prabowo Subianto dan CEO Danantara Rosan Roeslani, untuk mengevaluasi dan memecat Dirut PTPN IV Palmco Jatmiko Krisna Santosa, karena telah menyengsarakan pensiunan karyawan perkebunan.
Ketua PPKPN4 Budiman Harahap, meminta agar Direksi PTPN IV Palmco punya hati nurani atas kondisi puluhan ribu pensiunan, yang hidupnya cukup memprihatinkan, karena gaji pensiunnya sangat kecil. “Saat karyawan pelaksana pensiun, maka bertambahlah penduduk miskin Indonesia,” teriak Budiman, seraya mengatakan pensiunan tak pernah mendapat bansos dari pemerintah, karena di kolom pekerjaan KTP, tertulis pensiunan BUMN.
Usai ketiga orator menyampaikan orasinya, Ketua Aksi Syahrial Dalimunthe meminta izin kepada aparat kepolisian, bisa bertemu langsung dengan Region Head 2 Budi Susanto, untuk menyampaikan secara langsung aspirasi para pensiunan.
Region Head 2 Budi Susanto bersedia menerima perwakilan pengunjukrasa sebanyak 10 orang, diruang rapat kantornya. Disepakati, 4 orang perwakilan pengunjukrasa yang berbicara, yaitu H. Zulkifli Barus dan H. Suhartoyo (dari Regional I) serta Syahrial Dalimunthe dan Budiman Harahap, SH (dari Regional 2). Sementara, para pengunjukrasa lainnya beristirahat di halaman Kanpus Regional 2.
Dalam pertemuan tersebut, pembicara dari pengunjukrasa meminta kepastian, waktu pembayaran uang beras. “Kami minta pada Bapak Budi Susanto, untuk berbicara sekarang juga ke Direksi PTPN IV, mengenai kepastian waktu pembayaran uang beras,” ucap Syahrial Dalimunthe.
“Karena, menurut isu yang disampaikan sebuah organisasi pensiunan penerima BOP, tanggal 14 April ini akan dibayar, apakah benar ?,” papar Budiman Harahap.
Menanggapi hal tersebut, Budi Susanto mengakui ada membaca di medsos pembayaran akan dilakukan pada tanggal 14 April. “Tapi sepertinya tanggal itu tidak mungkin, karena BOD juga punya progres dan perlu pendampingan dari BPKP, agar tidak melanggar hukum. Jadi perlu kehati-hatian, agar yang diputuskan tidak menjadi masalah hukum kedepannya,” jelas Budi Susanto.
Terkait penjelasan dari Region Head 2 Budi Susanto, perwakilan pengunjukrasa memahami keterbatasannya, sehingga meminta agar segera menghubungi Direksi, karena rekan-rekan pengunjukrasa diluar menunggu hasil pertemuan tersebut. “Kami mohonkan agar Pak Budi bisa menghubungi Direksi,” pinta Syahrial Dalimunthe.
Menunggu Budi Susanto menghubungi Direksi, pertemuan diskor, untuk sholat Zuhur dan istirahat. Setelah itu, diadakan pertemuan kembali.
Dalam penjelasannya setelah berkomunikasi dengan direksi, Budi Susanto menyatakan, bahwa pembayaran akan diselesaikan pada Bulan Mei dan didahului pertemuan dengan perwakilan pengunjuk rasa tanggal 14 April 2026. “Kami minta pembayaran di Bulan April, menolak di Bulan Mei dan setuju ada pertemuan tanggal 14 April, untuk mengetahui perhitungannya,” ucap Barus.
Setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, pertemuan dianggap selesai, menunggu waktu yang telah ditetapkan, untuk mengambil keputusan sesuai perhitungan disepakati.
*Jangan ada pihak bermanuver*
Usai aksi unjukrasa dan pertemuan dengan Region Head 2, secara tegas Zulkifli Barus meminta agar oknum pengurus DPN FKPPN, tidak bermanuver dan bertindak provokatif atau mengeluarkan statemen-statemen di medsos, karena akan memperkeruh situasi. “Biarkan kami dengan cara kami sendiri, kalian silahkan dengan cara kalian,” ucap Barus.
Beberapa pensiunan mengungkapkan, DPN FKPPN yang merasa dirinya merupakan perwakilan purnakarya (padahal tidak pernah mendapat mandat untuk mewakili pensiunan), sesumbar meminta pensiunan tidak berunjukrasa, karena direksi akan membayar uang beras pada Bulan April 2026.
“Jadi bukan karena ada unjukrasa rasa, maka pembayaran tidak jadi dilakukan pada tanggal 14 April 2026. Itu hanya statement mereka saja. Kita sudah tekankan kepada Direksi melalui RH 2, agar tidak berkelit terus dan mengulur-ulur waktu pembayaran. Akhir Bulan April harus tuntas pembayaran dan kita tau draft hitung-hitungannya,” jelas H. Zulkifli Barus.
Andai pembayaran tersebut terjadi tanggal 14 April ini, maka pensiunan akan menerima pepesan kosong. Sebab pensiunan tak tahu bagaimana skema dan hitung-hitungannya. Inilah yang ditekankan perwakilan pengunjuk rasa, untuk pembayarannya harus dibahas bersama dengan perwakilan pengunjukrasa tanpa ada penumpang lain. “Apabila dalam pertemuan pada tanggal 14 April 2026 direksi menghadirkan organisasi penerima BOP, maka perwakilan pengunjuk rasa akan walk out,” cetus Zulkifli Barus dengan nada tegas. (02.RN/sty).
